KUNINGAN (SJB).- DHARMA Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kuningan terus meningkatkan sinergitas dalam kiprahnya mendukung program pemerintah. Bahkan organisasi isteri PNS tersebut, kini mulai merangkul pihak swasta untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja, pemerintah dan swasta.
Ketua DWP Kabupaten Kuningan, Poppy. N. Puspitasari, usai prosesi HUT ke-12 DWP Kuningan Tahun 2011, kepada SJB menerangkan, organisasi yang dipimpinnya semakin memperlihatkan peningkatan yang signifikan. ”Seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-12 berjalan lancar, berkat kekompakan dan soliditas seluruh pengurus maupun anggota. Mudah-mudahan kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, menjalin sinergitas dengan pihak swasta bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya pencapaian visi dan misi DWP. Kendati tidak secara khusus menangani ekonomi keluarga ytang ada di masyarakat, namun upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan DWP merupakan salah satu fundamen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dijelaskan, dalam rangkaian acara HUT ke-12 DWP, telah diselenggarakan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Diantaranya, bakti sosial pengobatan gratis di Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang. KB Gratis di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung. Khitanan massal di Kecamatan Pancalang yang diikuti puluhan anak dari Kecamatan Pancalang, Mandirancan dan Pasawahan.
Kemudian, donor darah bertempat di sekretariat Korpri Kuningan dan penghijauan berupa penyerahan bibit pohon di Kecamatan Sindangagung serta Nusaherang bekerjasama dengan Dinas Hutbun Kuningan. Selain itu pula, jalan sehat bekerjasama dengan Korpri dan PGRI Kuningan, senam massal, jumsih dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Tak ketinggalan, pemberian santunan kepada PNS golongan I dan sukwan sebanyak 70 paket.
Menyikapi bilamana ada oknum PNS yang melakukan nikah siri, DWP Kuningan dengan tegas menolak perilaku tersebut. “Kalau suami yang merupakan PNS nikah siri, maka kinerjanya tidak optimal karena terganggu oleh urusan keluarga. Oleh karenanya kami menolak keras nikah siri,” tegasnya. Sebagai isteri abdi Negara, wajib mendukung kinerja suami agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Terpisah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kuningan, Rini Sardjono, ketika diminta pendapatnya mengatakan, peningkatan sinergitas yang dilakukan DWP memang harus dilakukan. Sebagai isteri PNS harus mendukung kinerja suami tanpa terlalu banyak menuntut ekonomi. Isteri PNS harus mandiri dan mampu menjadi intepreuneur, sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. “Bukan hanya itu, sebagai isteri PNS kita harus struggle dalam menghadapi berbagai persoalan,” katanya.
Disamping itu harus mandiri dan dapat menciptakan peluang ekonomi keluarga. Misalnya menjadi wiraswasta, yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membantu pendapatan suami. “Isteri yang terlalu banyak menuntut ekonomi tanpa diimbangi adanya penghasilan tambahan selain gaji suami, maka rentan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan suami,” katanya.
Terkait nikah sirih yang kemungkinan besar bisa dilakukan pejabat maupun PNS, ia pun menolak keras karena dapat mengganggu kinerja suami sebagai abdi negara. Rini mencontohkan, tidak sedikit penurunan kinerja PNS berawal dari persoalan keluarga yang akhirnya berpengaruh kepada indisipliner kerja, bahkan bisa mengarah kepada kasus hukum karena adanya KDRT. “GOW Kuningan memprotes keras nikah siri para PNS,” tandasnya. (deha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar