Nandang Layak Jadi Sekda Kuningan

KUNINGAN (SJB).-     KANDIDAT Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan semakin marak diperbincangkan berbagai kalangan. Misalnya saja politisi muda, Yudi Setiandhi Rukmana, Amd turut angkat bicara. Saat ditemui SJB di kediamannya, Yudi yang dikenal aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan ormas tersebut, berharap calon Sekda Kuningan pengganti Drs. H. Djamaluddin Noer, MM yang akan memasuki masa pensiun, betul-betul harus kredibel, akseptabel, akuntabel dan memiliki integritas yang tinggi kepada pembangunan Kabupaten Kuningan.
    Dikatakan,  dari tiga nama calon sekda yang sudah diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Kuningan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.  Mereka terdiri dari Asisten Administrasi, H. Nandang Sudrajat,  Kadis Pendapatan Daerah, H. Didi Suhendi dan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas H. Yedi Candra. Menurutnya, ketiga nama calon sekda yang diajukan, sudah memenuhi persyaratan normatif untuk mengikuti fit and proper test di provinsi. Namun, Yudi berkomentar, jika dirinya harus memilih, maka pilihannya akan jatuh kepada  H. Nandang Sudrajat untuk menempati posisi sebagai Sekda Kuningan. ”Dukungan itu berdasarkan fakta dan kajian empiris, mengingat Pa Nandang sudah berpengalaman di birokrasi terutama dalam menangani administrasi pemerintahan,” terangnya.
Dijelaskan pula, H. Nandang Sudrajat merupakan figur yang berwibawa namun tetap low profile dan familiar serta komunikatif. Jabatan seorang sekda bukan berarti bekerja di belakang meja saja, namun harus bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat atau siapapun yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan masalah administrasi dan kesekretariatan. “Apalagi saat ini Kabupaten Kuningan sedang giat melaksanakan pembangunan, jadi realisasi pelaksanaan pembangunan  dan tertib administrasi kesekretariatan harus sinergis,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Yudi berharap siapapun yang akan terpilih menjadi sekda berdasarkan uji kelayakan atau fir and proper test yang dilakukan Pemprov Jabar, dia meminta agar sekda bisa bekerja sesuai dengan sumpah dan janji ketika dilantik. “Selain berpengalaman di birokrasi dan administrasi pemerintahan juga merupakan pituin urang kuningan karena secara sosio-psikologis akan memahami karakteristik masyarakat kuningan,” pungkasnya. (deha)

Turnamen Futsal se-Wilayah III dan Liga Pendidikan Indonesia Nyaris Bersamaan

KUNINGAN (SJB). Maraknya futsal juga tidak sekedar dengan pembangunan lapangan saja, namun event-event yang dilaksanakan pun semakin banyak. Setelah beberapa waktu lalu terselenggaranya futsal pelajar putri, kini di Kuningan kembali digelar kembali turnamen futsal. Bahkan tak tanggung-tanggung dilaksanakan tingkat wilayah III Cirebon. Adalah Forum Komunikasi Pemuda Kuningan dengan dukungan Pemkab Kuningan menjadwalkan pertandingan 2-6 Desember 2009.
     Menurut Ketua Panitia, Uus Rukmana, “peserta yang mendaftar telah mencapai 80 tim, dan technical metting akan dilaksanakan tanggal 25 Nopember. Pertandingan ini kami buka dengan 2 kategori yakni umum dan pelajar. Sebagai hadiah kami selaku panitia menyediakan tropi dan uang pembinaan.”
Ditengah maraknya pertandingan futsal yang diadakan, di Kuningan seperti halnya kabupaten/kota lainnya se-Indonesia juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti event Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Piala Presiden merupakan sebuah kompetisi sepakbola antar sekolah SMP dan SMA sederajat serta Perguruan Tinggi se-Indonesia.
     Mengenai kesiapan kontingen Kuningan yang akan berlaga di LPI, Kabid PORA Drs.H. Nana Sunardi, M.Pd melalui Kasie Olah Raga Disdikpora Kabupaten Kuningan, Asep Ismanto memaparkan, “sekolah yang mendaftar untuk mengikuti LPI sampai saat ini adalah 4 regu tingkat SMP yakni SMP ITUS, SMPN 2 Jalaksana, SMPN 1 Kuningan dan SMP Binaul ‘Ulum, sedangkan tim SMA, ada SMA N Garawangi, SMA ITUS, SMK Karnas, SMK Patriot, SMAN 3 Kuningan, dan SMK Muhammadiyah.”
     Mengenai jadwal pertandingan, Asep menjelaskan, ”Untuk waktu pelaksanaan kami akan mengadakan rapat untuk menentukan segera sistem pertandingan dan jadwal pertandingan. Sebelumnya memang untuk batas akhir ditentukan 14 Nopember, namun kami mendapat pemberitahuan dari pusat, bahwa untuk jadwal pelaksanaan di masing-masing daerah tidak ditentukan dari pusat. Namun yang pasti, batas adanya hasil pertandingan adalah 14 Pebruari 2010.” (dan)

Isteri Menteri LH Sosialisasikan Biopori

KUNINGAN (SJB).- PERSOALAN pelestarian lingkungan alam bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja, namun telah menyentuh organisasi Dharma Wanita Persatuan Kementrian Negara Lingkungan Hidup, dengan melakukan penanaman Pohon dan sosialisasi Lubang Resapan Biopori ( LRB) yang dipimpin Violet Gusti Hatta yang merupakan istri Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, belum lama ini.
     Violet Gusti Hatta, mengatakan, beberapa program prioritas pembangunan di bidang lingkungan yang telah dan sedang berlangsung  seperti meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup berupa Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( Gerhan ). Diakuinya, dia merasa bangga dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan selama 5 tahun ke belakang telah melakukan penanaman sebanyak 1.556.800 pohon pada hutan rakyat dan 4.000 pohon pada sepuluh hutan kota. “Selain itu juga Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai secara kolaboratif atau kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat yang disingkat PKKBM,” katanya.  
Dijelaskan, Kabupaten Kuningan menuju kabupaten konservasi menempuh upaya kongkrit dalam bidang  pelestarian  lingkungan beserta  habitatnya. Antara lain,  melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis terutama di daerah resapan air agar mata air senantiasa dapat terplihara dengan baik Dalam kesempatan tersebut Violet  melakukan penanaman pohon di kawasan wisata Open Space Galery ( OSG ) berupa pohon kenari dan sejenisnya yang merupakan tanaman-tanaman yang befungsi untuk resapan air. Selain itu memberokan Sosialisasi Lubang Resapan Biopori yang merupakan salah satu upaya untuk membuat resapan air.
Menurutnya, Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus ( Vertial) ke dalam tanah, dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 100 cm atau tidak melebihi muka air tanah dangkal. Lubang perlu diisi dengan sampah organik sebagai sumber makanan fauna tanah dan akar tanaman yang mampu membuat biopori atau liang ( terowongan-terowongan kecil ). Adapun manfaat yang diperoleh  dengan adanya lubang resapan biopori tersebut adalah sebagai resapan air hujan ke dalam tanah dan menjaga ketersediaan air tanah. Selain itu juga sampah organik yang dimasukan kedalam lubang tadi dapat juga digunakan untuk kompos.
Sementara itu, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, menyatakan terima kasih kepada seluruh jajaran Dharma Wanita Persatuan Kementerian  Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang telah berpartisipasi menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten yang hijau. Program Lubang Resapan Biopori yang dapat menampung dan meresap air hujan, merupakan salah satu upaya Kabupaten Kuningan menuju kabupaten konservasi. (deha)

Gubernur Jabar Canangkan ‘Car Free Day’

KUNINGAN (SJB),- ADA pemandangan lain pada hari minggu pagi di Kabupaten Kuningan. Pasalnya, Gubernur  Jawa Barat DR. H. Ahmad Heriawan, Lc. didampingi Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda berjalan sengaja turun ke jalan menyusuri ruas jalan Siliwangi yang dimulai dari Bundaran Cijoho hiongga Taman Kota. Turut serta Kepala Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan wilayah III Propinsi Jabar, Wakil Bupati Kuningan, Unsur Muspida, Pimpinan DPRD, Dandim 0615, Wakapolres Kuningan dan lainnya.
Apakah mereka sedang demo ?. ternayata bukan. Kedua pejabat tersebut sengaja berjalan kaki pertanda dicanangkannya kegiatan bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) mulai pukul 6 hingga 9 pagi setiap hari minggu.  Tak pelak kegiatan tersebut disambut gembira masyarakat Kabupaten Kuningan. Karena sepimya jalan dijadikan ajang bermain, bercengkrama dan berolahraga dengan bebas tanpa takut tertabrak kendaraan yang melintas ruas jalan Siliwangi sepanjang 2 KM tersebut.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sertda Kuningan, Drs. H. Yayan Sofyan, MM. selaku ketua panitia kegiatan Car Free Day, mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan ini, salah satu upaya untuk meningkatakan kesadaran masyarakat dan meuwujudakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bebas dari sampah dan polusi udara. “Selain itu, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksnakan kegiatan sehari-hari, yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat melalui olah raga termasuk olah raga tradisional. Dan menjadikan forum silaturahim antara masyarakat dan pemerintahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, menjelaskan untuk mewujudkan Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan lestari dan agamis 2013. Telah ditetapkan 4 misi salah satunya, meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Berkaitan dengan itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki program prioritas yang telah dan sedang berlangsung, yakni upaya untuk peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, berupa rehabilitasi lahan kritis, kebun raya, taman kota, pembangunan situ dan program pepeling. Disamping itu, peningkatan pencegahan atau penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan ruan gterbuka hijau dalam menjaga kelstarian lingkungan dan peningkatan optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan dan lainnya.
Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang  dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Jabar, Pemkab Kuningan telah menanamkan etika dan membangun perilaku bijak masyarakat terhadap lingkungan, yakni Gerakan Masal Balad Kuring, “Kabupaten Kuningan melaksanakan pencanangan Kawasan bebas sampah dan kendaraan bermotor (Car Free Day ), yang nantinya kegiatan ini berkelanjutan setiap hari Minggu, mulai jam 06.00 - 09. 00 WIB,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Aang melaporkan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kuningan 2009 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, yang keberadaan fisiknya mencapai sekitar 95 %, diantaranya peningkatan jalan 5 paket, rehabilitas jalan dan jembatan 5 paket, dan pemeliharaan jalan 8 paket yang semuanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 3.953.653.600.
Sementara itu, Gubernur Jabar DR. Ahmad Heriawan, mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Car Free Day di Kabupaten Kuningan ini berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan pemerintah daerah dan masyarakatnya bersatu, terutama akan pedulinya lingkungan dan kesehatan. Ini merupakan contoh untuk kabupaten lainnya,
“Bukan hanya itu, namun kegiatan ini juga menjadi media silturahim antar warga, sekaligus penyeimbang atas kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat karena saat ini interaksinya menggunakan dunia maya atau internet,” katanya. Sehingga, lanjut Ahmad, akan menjadikan masyarakat yang autis atau tidak mau berbaur dengan masyarakat yang ada.
Gubernur Jabar mengungkapkan, Kabupaten Kuningan merupakan Kabupaten yang paling hijau diantara kabupaten yang ada di Jabar. Hal ini didukung dengan mengalirnya air yang bersih, udara yang sejuk. Semua itu berawal dari konsennya Kab. Kuningan akan lingkungan yang lestari.“Mun Leueweung ruksak, cai saat, rakyat balangsak,” terangnya. Gubernur Jabar beserta rombongan, melanjutkan peninjuan jalan lingkar Waduk Darma sekaligus melakukan penanaman pohon kenari disepanjang jalan dan pelepasan bebagai jenis burung. (deha)

Gubernur Jabar Serahkan Bansos

KUNINGAN (SJB).- GUBERNUR Provinsi Jawa Barat DR. H. Ahmad Heriawan, Lc, menyerahkan bantuan sosial berupa bantuan keuangan kepada 32  (tiga puluh dua) penerima bantuan, terdiri dari yayasan, pondok pontren, lembaga  keagamaan,  koperasi  dan  kelompok  tani. Bantuan  diberikan  Bupati  Kuningan,  H. Aang  Hamid  Suganda,  melalui  Bagian Kesra  Setda Kab. Kuningan, bertempat  di  Ruang  Rapat  Setda, belum lama ini. Nampak hadir Ketua  DPRD  Kuningan, Dandim 0615 Kuningan, Asisten Administrasi dan  para  camat.
Kepala  Bagian  Kesra Setda Kuningan, Drs. H. Maman  Hermansyah, M.Si, mengatakan, penyerahan  bantuan  diberikan kepada 7 yayasan, 20 pontren, lembaga keagamaan, empat koperasi dan  satu kelompok tani, dengan total bantuan sebesar Rp. 1.655.000.000. “Total bantuan sebesar satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah diberikan kepada 32 penerima bantuan di  17 kecamatan  se-Kabupaten  Kuningan,” paparnya.
Dijelaskan, realisasi pencairan bantuan dilakukan  tiga tahap, 50 % setelah  syarat-syarat  terpenuhi, 45 % setelah  SPJ dan  5 % setelah  fisik   pekerjaan  mencapai  100 %. Sedangkan untuk  modal kerja  diberikan sekaligus setelah  persyaratan terpenuhi. Sementara itu, bantuan  untuk  modal  kerja dan pengadaan peralatan  pembayarannya  dilakukan  2 tahap, pertama  95 % setelah  syarat-syarat  terpenuhi dan tahap  kedua 5 % setelah  kegiatan  mencapai  100 %.
Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda  berpesan, SKPD terkait  dan  para  camat  agar  melaksanakan   monitoring sekaligus evaluasi terhadap  pelaksanaan  kegiatan   yang  dilaksanakan   oleh  penerima  bantuan, sekaligus  memberikan  arahan  serta  petunjuk  apabila  terdapat  kesalahan  dalam  pelaksanaannya. Untuk pengelola yayasan, pontren/lembaga  keagamaan, bantuan  ini   merupakan   suntikan  dana agar  pengelolaan yayasan semakin baik,  jangan  sampai  tidak  ada  kemajuan, bahkan dapat  menambah  berbagai  kegiatan yang diselenggarakan.
Pemprov Jawa Barat, lanjutnya, memberikan  perhatian  terhadap  yayasan, pontren atau lembaga  keagamaan. Oleh karena itu, dia menghimbau  kepada  pengelola  agar  memperhatikan  faktor  lingkungan. Sesuai  dengan  visi  Kuningan  salah satunya untuk  mengembangkan  lingkungan  yang  lestari. Tentang koperasi, Aang  menjelaskan, koperasi  merupakan  salah  satu  media kekuatan  ekonomi. Untuk   itu  dalam  pengelolaan  koperasi  dibutuhkan  manajemen  yang  baik  dan  orang-orang  yang  jujur. Jika hal itu dapat terlaksana maka koperasi sebagai  soko ekonomi  masyarakat  dapat  terwujud. “Terlebih  lagi  Kuningan  sudah  menjadi  Kabupaten  Koperasi yang  dimotori  oleh  beberapa  kecamatan, diantaranya Kecamatan  Cibingbin, Kuningan dan  Cilimus,” ujarnya.   
Disamping itu, Aang  mengharapkan  kepada  kelompok tani  yang  mendapatkan  bantuan  harus  ada  kemajuan  dalam  usahanya. Dengan  memperhatikan  faktor  kualitas, karena  jika  hal ini  diabaikan  bisa  menurunkan  harga produk. “Dengan  diberikannya bantuan ini, saya tidak ingin  mendengar ada pengelola  yang  melakukan  penyimpangan. Namun  dalam  pengelolaannya  harus  digunakan  dengan  tepat. Sehingga  manfaatnya pun  akan  tepat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,” tegasnya (deha)

BP4K-STTP Bogor Gelar Diklat

KUNINGAN (SJB).- Sebanyak 26 orang peserta pendidikan dan pelatihan dasar khusus bagi penyuluh pertanian ahli mengikuti acara pembukaan peresmian kegiatan tersebut, bertempat di aula gedung badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP4K) Kabupaten Kuningan. pendidikan dan pelatihan dasar khusus bagi penyuluh pertanian ahli rencananya akan berlangsung selama 11 hari dan acara tersebut merupakan hasil kerjasama BP4K Kabupaten Kuningan dengan Sekolah Penyuluhan Pertanian Bogor (STTP Bogor). Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda.,S.Sos, Kepala BP4K Ir. H. Dodi Nurohmatuddin,.MP, Ketua Sekolah Penyuluhan Pertanian Bogor Dr. Kusharyono.,SE.,MM, serta undangan lainnya.
Ketua penyelenggara Dr. drh. Endang Endrakasih, MS, melaporkan, ada tiga tujuan atau sasaran dari kegiatan ini yaitu membangun landasan untuk pelaksanaan tugas penyuluh pertanian, menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan kerja penyuluh pertanian serta meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai penyuluh pertanian. “Metode atau kurikulum dari pelatihan tersebut terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan teori dan praktek di ruangan, praktek kompetensi di lapangan serta evaluasi kompetensi,” terangnya.
Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, menyambut baik adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan lima tahun kedepan yaitu Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan yang lestari dan agamis, berdasarkan akan hal itu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, dengan diadakannya Diklat ini diharapkan para peserta yang telah mendapatkan pengetahuan dari kegiatan ini dapat diterapkan di lapangan untuk meningkatkan sektor pertanian. “Saya berpesan kepada seluruh peserta pendidikan dan pelatihan agar mengedepankan atau melakukan pendekatan dengan komunikasi yang baik dengan para petani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya di lapangan,” pintanya. (deha)

P2W-KSS Jabar Lakukan Monitoring & Evaluasi

KUNINGAN (SJB),- PROGRAM terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS) Tingkat Jabar melakukan Monitoring & Evaluasi bertempat di Desa Garajati, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan.  Kegatan yang dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, H. Momon Rocmana, MM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, Ketua Tim Evaluasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Drs. H. Haerudin Hasibuan, beserta rombongan, Camat serta Muspika  Ciwaru, Kepala Desa Garajati beserta ratusan warga.
Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cimawu, Siti Musrifah.,S.Pd, menjelaskan,  kegiatan Pokja yang menjadi prioritas utama yaitu Pokja I membidangi penghayatan dan pengamalan pancasila dan gotong-royong, Pokja II membidangi pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi, Pokja III membidangi pangan, sandang serta perumahan dan tata laksana rumah tangga dan yang terakhir Pokja IV yaitu membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat, seluruh Pokja dari I-IV adalah prioritas yang seharusnya menjadi acuan kinerja pelaksanaan 10 program PKK..
Ketua Tim Evaluasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Drs. H.Haerudin Hasibuan, mengatakan,  evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) merupakan pengembangan dari program-program PKK. Program tersebut   merupakan upaya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan bahagia termasuk perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kedudukan peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual perempuan melalui lintas sektor pembangunan masyarakat.
Program P2W-KSS, lanjutnya, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi kegiatan program-program PKK dalam rangka pemberdayaan kaum perempuan. Dia menilai pembinaan PKK di Kabupaten Kunngan, cukup baik. “Terus terang saja saya merasa bangga dan respek terhadap kepemimpinan ketua TP PKK Kabupaten Kuningan yang sudah jelas terlihat dan terasa upaya pemberdayaan kepada masyarakat atau kadernya,“ ujarnya.   
Sementara itu. Wakil Bupati Kuningan, H. Momon Rochmana.,MM, menyambut baik pelaksanaan kegiatan P2W-KSS tersebut, Ia menyebutkan bahwa program terpadu P2W-KSS memiliki tiga kelompok kegiatan yaitu kelompok kegiatan dasar yang merupakan pembinaan dinas atau instansi merupakan pembinaan masyarakat, seterusnya pembinaan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan yang terakhir kegiatan penunjang melalui forum dan konsultasi. “Dengan adanya program P2W-KSS diharapkan dapat menjadi motivator bagi kaum perempuan dalam ikut serta menyukseskan pembangunan dan dapat dijadikan indikator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (deha)

Bappeda Kuningan Launching SCBD

KUNINGAN (SJB).- Dengan digurlikannya desentralisasi atau otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah kabupaten/kota. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas daerah atau SCDB, baik dalam aspek kebijakan, kelembagaan, manajemen SDM, Diklat dan keuangan. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bapeda menggelar kegiatan peningkatan kapasitas daerah atau SCBD (Sustainable Capacity Building For Descentralization). diikuti sebanyak 90 orang, bertempat Aula Bank Jabar Banten Cabang Kuningan.
Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, mengatakan, SCBD merupakan program peningkatan kapasitas daerah dalam menunjang desentralisasi, yaitu sebagai bagian upaya besar dalam mendukung reformasi tata pemerintahan dan revitalisasi kehidupan ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Dijelaskan, SCBD merupakan bagian dari kerangka nasional dalam peningkatan kapasitas mendukung desentralisasi, yang mengacu kepada kebutuhan penyesesuain kebijakan dan regulasi. Untuk reformasi kelembagaan, penyesuaian prosedur kerja dan mekanisme koordinasi dan peningkatan keterampilan dan kualifikasi orang-oran dengan sistem nilai serta prilaku sedemikian rupa yang dapat memenuhi tuntutan otonomi daerah dan suatu pendekatan baru. Tentang pemerintahan dan administrasi serta mekanisme partisipasi yang tepat untuk dapat dapat memenuhi tuntutan agar lebih demokratis.
Dari kerangka nasional yang ditetapkan ini, lanjut bupati, terdapat 8 bidang kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas dasar, yakni kerangka kerja peraturan yang lebih baik, pengukuran reformasi kelembagaan yang esensial, peningkatan kepentingan pada manajemen sumber daya manusia (SDM) dan system keuangan daerah dan manajemen keuangan yang lebih baik. Kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat, perencanaan daerah yang partisipatif, dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan manajemen transisi yang lebih baik,” katanya.
Menurutnya, program ini sangat menunjang dalam penjabaran salah satu misi, yaitu peningkatan kualitas SDM.Untuk itu, diharapkan peserta diklat akan berdampak kepada peningkatan kinerja aparatur, meliputi administrasi umum, manajemen keuangan, pengawasan, hukum, pengembangan SDM, informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan, implementasi program, monitoring dan evaluasi dan pengadan barang.
Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan, Drs. H. Yosep Setiawan, MSi memaparkan, tujuan launching SCBD merupakan peresmiaan titik awal digulirkannya SCBD Kabupaten Kuningan dan membangun kesepahaman serta membangun komitmen untuk mensukseskan SCBD. Sedangkan tujuan dari Inception Report, yaitu media sosialisasi lanjutan terhadap kegiatan SBD pelaksaanan periode I. untuk waktu implementasi pelaksanaan secara multi tahun mulai 2009 hingga 2011.
Disebutkannya, untuk peserta kegiatan SCDB terdiri dari CPMO, konsultan, unsur DPRD, para Asisten, kepala OPD, kepala bagian Setda, camat, tim pelaksana (PIU) SCBD dan unsur perguruan tinggi dengan jumlah 90 orang. Kegiatan ini, “Ada pun biaya kegiatan 80 % dari ADB/APBN dan 20 % dari APBD Kabupaten,” paparnya. .
Tampak hadir Ketua DPRD Kab. Kuningan, Direktur CPMO SCBD, Direktur PT. Reka Spasia Indonesia, Direktur Mutiara Wiyatadarma, Field Team SCBD dan undangan lainnya. (deha).

HKN Tingkat Kabupaten Kuningan Diwarnai Pemberian Penghargaan

KUNINGAN (SJB),- HARI Kesehatan Nasional (HKN) ke-45 di Kabupaten Kuningan ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada beberapa tenaga kesehatan berprestasi. Diantaranya, Puskesmas, RSU El-Syifa, Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan  SMK Bhakti Husada Kabupaten Kuningan. Bertempat di Pandapa Paramarta Kabupaten Kuningan,
“Lingkungan sehat rakyat sehat merupakan tema pada peringatan HKN kali ini yang diangkat untuk dapat lebih mengarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata H. Iding Suwardiman, SE, MM. Kes., selaku ketua penyelenggara. Lebih lanjut dikatakan, tujuan dari peringatan HKN kali ini yaitu meningkatnya upaya pemangku kepentingan (stokeholders) dalam mempercepat terwujudnya rakyat sehat.
Sementara itu, sambutan Menteri Kesehatan RI yang dibacakan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos mengatakan, dalam momentum peringatan HKN ke-45 ini kita harus berupaya secara terus-menerus untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam meningkatkan lingkungan sehat seperti yang sudah ditargetkan dalam program 100 hari bidang kesehatan.
Kesehatan merupakan tujuan kita bersama, karena itu perlu dikembangkan paradigma baru dijajaran kesehatan. Jika sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek, maka saat ini masyarakat didorong dan diberdayakan untuk menjadi subyek. Menteri Kesehatan RI berpesan agar dapat lebih meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas bangsa.
Peringatan hari kesehatan nasional diawali dengan upacara bendera, hadir dalam acara tersebut Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda.,S.Sos, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Drg. H. Kadaryanto,MM, MARS., Direktur Rumah Sakit Umum Daerah’45 dr. H. Moch. Afif Kosasih, M. Kes, serta undangan lainnya. (deha)

Uri : Kandidat Tetap Junjung Etika Politik

KUNINGAN (SJB).- KENDATI suhu politik menjelang Musda Daerah (musda) Partai Golkar Kuningan, akhir-akhir ini cukup panas, namun para kandidat dalam mencari dukungan kepada calon pemilih, tetap santun, elegant, saling menghormati dan menjujung tinggi sportifitas serta mengedepankan kepentingan partai dibandingan diri pribadi.
    Demikian disampaikan salah seorang kandidat, Drs. Uri Syam, SH, kepada Seputar Jabar, di sela-sela aktifitasnya sebagai PLH Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kuningan. Menurutnya, kandidat lain seperti H. Yudi Budiana, SH dan Drs. H. Ending Suwandi. MM yang juga akan ikut ‘bertarung’ diajang pemilihan bergengsi tersebut, selama ini tetap mengedepankan soliditas dan kebersamaan demi kepentingan partai.
    Dijelaskan Uri, Partai Golkar merupakan partai yang berpengalaman dan dewasa. Oleh karena itu, calon pemilih yang akan memberikan suara atau menentukan pilihannya kepada para kandidat sudah dipastikan telah memiliki pemikiran yang strategis ketika mengusung calon Ketua DPD Partai Golkar Kab. Kuningan di musda yang akan datang. Para pemilih terdiri dari pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, Organisasi Sayap dan Organisasi yang mendirikan serta yang didirikan Partai Golkar. “Hingga saat ini para kandidat tetap santun, elegant, saling menghormati dan menjujung tinggi sportifitas, ketika mencari dukungan kepada para PK,” katanya.
    Dijelaskan, berkiprah dan berjuang bersama Partai Golkar tidak selamanya harus menjadi pengurus, apalagi sebagai ketua DPD. Namun dia mengingatkan, yang harus dilakukan oleh seluruh kader partai berlambang pohon beringin itu adalah menjaga soliditas dan kebersamaan dalam memperjuangkan rakyat maupun konstituen. “Saya bangga kepada para kader yang dicalonkan di musda nanti, karena mereka tetap memperhatikan nilai etika politik, berpikiran dewasa dan bersikap terhormat,” pungkasnya. (deha)

Jelang Musda Partai Golkar Kab. Kuningan : Dukungan Yudi Terus Mengalir

KUNINGAN (SJB).- DUKUNGAN kepada para kandidat ketua DPD Partai Golkar pada musda yang akan datang terus mengalir. Dukungan tersebut bukan hanya dari internal  tapi juga dari eksternal Partai Golkar. Misalnya saja, Heri Purnama dari Linggarjati Centre, secara terangan-terangan mendukung pencalonan H. Yudi Budiana, SH.

  

Ikan Di Waduk Darma Terserang Virus Aeromonas

KUNINGAN (SJB).- PARA petani ikan yang menggunakan jaring apung di Waduk Darma Kabupaten Kuningan dibuat resah. Pasalnya ikan-ikan yang ada didalam jaring apung milik salah seorang petani, terlihat lemas dengan kondisi hampir mati. Ikan tersebut ternyata terserang virus aeromonas. Kontan saja, pemilik jaring tersebut terpaksa menjual ikannya dengan harga dibawah standar alias murah meriah.
      Namun tidak semua petani ikan jaring apung di Waduk Darma, mengalami kerugian akibat virus aeromonas. Sebut saja Juhanda (47) warga Desa Jagara Blok Cikembang RT. 09, Kecamatan Darma, Ia yang sehari-hari menjadi pengelola jaring apung milik orang lain menuturkan, ikan yang terkena virus aeromonas harus cepat-cepat diangkat dari lahan jaring apung karena dikhawatirkan vutus tersebut akan menyebar ke jaring apung lainnya. “Alhamdulillah jaring ikan yang berada dalam jaring apung yangh saya kelola tidak terkena virus aeromonas,” katanya.
       Mengelola ikan dalam jaring apung, lanjutnya, membutuhkan kesabaran dan harus cepat tanggap. Jika dia melihat gejala ikan berenang terseok-seok, maka ikan tersebut harus segera diangkat kemudian dibuang ke darat. Bila tidak mau rugi, dijual ke penampung walaupun dengan harga murah. Bukan hanya itu, kewaspadaan Mang Juhanda dalam mengelola ikan dalam jaring apung tidak mengenal siang maupun malam. “Pada malam hari saya ditemani anak tidur di lokasi jaring apung, untuk menjaga ikan serta mengantisipasi adanya pencurian,” paparnya.
    Mang Juhanda sudah 17 tahun menjadi pengelola ikan jaring apung. Kontribusi yang dia terima dari pemilik jaring apung berupa gaji. Selain mengelola jarring apung milik orang lain, dia pun memiliki 12 lokal jaring apung. Harga jual ikan 15 ribu rupiah per kilonya. Tapi jika persediaan ikan di pasar melimpah maka harga jual ikan turun drastis. Penyebabnya adalah adanya kiriman ikan dari luar Kabupaten Kuningan dengan kapasitas yang banyak masuk ke pasar. Sehingga persediaan ikan melimpah sedangkan jumlah pembeli tetap. “Ikan yang ada di pasar tidak tahan lama, paling kuat dua hari, setelah itu akan mati,” terangnya.
        Menurutnya, pengadaan bibit ikan untuk jaring apung di Kaupaten Kuningan paling bagus dilakukan pada Bulan November karena tiga atau empat bulan kemudian, antara Bulan Januari atau Februari sudah siap dipanen dengan harga jual yang stabil. Mengapa demikian ?, Juhanda menerangkan, pada bulan-bulan tersebut memasuki musim kemarau, sehingga petani ikan yang ada di kota besar seperti Bandung tidak akan membudi daya ikan. “Biasanya dui musim kemarau aliran sungai atau situ di kota besar rentan tercema limbah pabrik, sehingga petani ikan di sana menghentikan sementara budi daya ikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kab. Kuningan, Ir. Dindin Koswara, ketika hendak dikonfirmasi Seputar Jabar mengenai wabah virus aeromonas yang menyerang petani ikan jaring apung di Waduk Darma, tidak ada di tempat. “Bapak sedang sakit,” ujar salah seorang staf. Ketika dicari tahu penyebab virus tersebut, staf di Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kab. Kuningan, ternyata tidak mau memberikan informasi sedikitpun, dengan alasan hal itu kewenangan kabid. (deha)

Sertifikat Palsu Di UNIKU

KUNINGAN (SJB). UNIKU sebagai kampus yang menjadi kebanggaan orang Kuningan, dalam rangka mengisi kegiatan Bulan Bahasa memajang puluhan Sertifikat Palsu.
     Tapi jangan salah, sertifikat-sertifikat tersebut bukan sertifikat aspal yang dapat anda peroleh. Sebab sertifikat palsu tersebut hanyalah ekspresi hasil perupa Dapur Sastra FKIP UNIKU yang berjejer terpajang di dinding Pameran Seni Rupa UNIKU.
     Agung M. Abul, Koordinator Dapur Ekspresi Seni Rupa UNIKU memaparkan, “Memang hasil  perupa-perupa ini sebagian merupakan kritik sosial dan ungkapan bentuk kegelisahan-kegelisahan kami terhadap berbagai keadaan dan kondisi yang menimpa di masyarakat. Seperti sertifikat palsu, meski mengundang senyum setiap pengunjung, namun diharapkan juga menggugah kesadaran agar terutama pihak-pihak yang berkepentingan yang mengejar acara seminar  hanya mengejar selembar sertifikat saja”.
     Selain pameran seni rupa, Daeks Seru UNIKU mengadakan pula menggambar bersama, nonton bersama dan kegiatan seminar kegiatan diakhiri dengan pementasan dari dapur sastra UNIKU. Kegiatan ini tidak terbatas diikuti dan dihadiri kalangan UNIKU saja, namun banyak warga masyarakat mengikutinya.(dan)

Kolam Cigugur Mendadak Makin Dipadati Masyarakat

KUNINGAN (SJB). KOLAM renang Cigugur yang merupakan salah satu obyek wisata pemandian alam di Kabupaten Kuningan. Meskipun hanya berjarak 3,5 km dari pusat kota, namun karena hanya terdapat obyek kolam renang dan ikan dewa saja, menyebabkan sedikitnya pengunjung yang datang termasuk wisman dari kota Kuningan.
     Namun belakang, tak kurang pengunjung yang berasal dari Kuningan memasuki Obyek Wisata kolam renang Cigugur berebut dengan pengunjung dari luar daerah Kabupaten Kuningan. Obyek wisata yang sehari-hari tampak sepi, belakangan setiap hari dipadati pengunjung. Para pengunjung bukan datang untuk berenang, melainkan secara kompak berebut untuk terapi ikan.
     Ditemui di tempat kerjanya, Afid (koordinator Obyek Wisata Cigugur) menjelaskan, “Awalnya kami juga heran, ratusan ikan “nilem mangut” yang menghuni kolam ini sejak puluhan tahun lalu, biasanya menghindar bila ada yang berenang atau mendekati. Namun belakangan, sekitar tiga bulan ini tiba-tiba ikan-ikan tersebut mulai memangut kaki para pengunjung, banyak pengunjung yang bolak-balik mencoba terapi ikan ini”.
     Maman (41) Salah seorang wisatawan lokal mengungkapkan “Di Jakarta memang ada terapi ikan yang sedang marak, namun selain ikan didatangkan, juga tarif ditentukan per 20 menit. Saya merasakan ada perbedaan dengan ikan yang ada di Jakarta. Ikan-ikan disini, lebih terasa kasar giginya, jadi lebih terasa dipijatnya..hehe”. Ada lagi Arifin (45), Penderita kencing manis ini merasa cocok dengan pengobatan terapi ikan ini, waktu belum terapi ikan disini, setiap nonton televisi, saya  harus memakai kacamata, alhamdulillah, setelah empat kali terapi ikan disini, saya tidak lagi memakai kacamata saat nonton tivi.
     Menurut Afid, peningkatan potensi wisata di kolam Cigugur yang mulai prospektip ini diharapkan segera mendapat perhatian dari pemkab, untuk khususnya peningkatan sarana dan prasarana. Diantaranya, banyaknya permintaan pengunjung agar adanya penataan untuk pemisahan area terapi serta pengunjung yang berenang.(dan)

178 Kasus, Hanya 4 Kasus Korupsi

 

178 Kasus, Hanya 4 Kasus Korupsi

KUNINGAN (SJB). HINGGA akhir bulan Oktober 2009 Pengadilan Negeri Kuningan mencatat 178  perkara pidana, Ketua PN Kuningan melalui  Panitera Muda Pidana Kusyana, SH, menyampaikan kasus pidana yang disidangkan di PN Kuningan tahun ini didominasi oleh kasus pencurian dan narkotika. Sedangkan kasus lainnya adalah penganiayaan anak, penipuan, pemaksaan, kejahatan ekonomi, penyalahgunaan BBM, serta korupsi.

Mengenai maraknya di media massa tentang berbagai temuan penyimpangan bantuan pemerintah, Kusyana menjelaskan, untuk tindak pidana tersebut (korupsi, red.) berlaku proses yang sama dengan tindak pidana lainnya. Dalam prosesnya pun semua perangkat bukti, pengakuan, dan hal-hal yang menunjang pada pemberkasan perkara sehingga bisa di acarakan harus dilengkapi dengan baik.

Kusyana menjelaskan, “meskipun telah diberitakan di media massa, alternatif pertama bukan tidak ditindak lanjuti, melainkan harus menempuh proses-proses melalui penyelidikan dan penyidikan dari pihak berwenang untuk ditetapkannya tersangka. Alternatif kedua, media massa juga harus hati-hati agar tidak melakukan trial by press untuk dugaan-dugaan kasus yang belum jelas kebenarannya”.(dan)

Jelang Kejurnas Catur Palangkaraya :

Jelang Kejurnas Catur Palangkaraya :

Prestasi Catur Membanggakan, Minus Perhatian Pemkab

KUNINGAN (SJB). PRESTASI cabang olah raga catur di Kuningan, telah mencatatkan beberapa prestasi yang sangat membanggakan. Diantaranya, yang menonjol adalah sang fenomenal yang meraih juara II pada event Turnamen Catur Cepat Junior Santa Ursula Cup II Tingkat SD Putri se Jawa Barat, DKI dan Banten di Bandung. Lizna Olimpia Alfaini (Olip), siswa kelas empat SDN Hantara 2 ini telah meraih berbagai prestasi.

Tak kurang GM Utut Adianto saat simultan melawan 100 pemain di Kuningan beberapa waktu lalu, menunjuk langsung kearah putri kelahiran 19 April 2001 ini dan berujar kepada sang ayah, yang juga wasit catur Kuningan, Nana, S.Pd ini bahwa olip adalah asset terbaik sebagai pecatur masa depan.

Gadis kecil anggota TIMNAS 2009 asuhan pelatih MEMET JUMAEDI, MN dan NANANG Dimyati di KECC (Kuda Ewangga Chess Club), ternyata masih belum mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah. Bahkan menjelang pemberangkatan, lokasi latihan TIMNAS boleh dikatakan belum layak.

Ketua KECC DIDI KUSNAEDI, S.Pd melalui humas, Memet Slamet menyampaikan, “kondisi pusat pelatihan ini kurang layak, karena sampai saat ini Cabang Olahraga Catur di Kuningan belum memiliki gedung. Kami (KECC) dan Percasi sebenarnya malu untuk menumpang terus pemusatan latihan di Gedung Gapensi. Tapi untuk sementara, 30 pecatur binaan dan para pecatur hobi di latih dan mengasah keahlian serta menyalurkan hobi disini (sekretariat KECC)”.

Memang cukup ironis, di bangunan tempelan yang terbuat dari papan di atas kolam di wilayah Kelurahan Cigadung yang lebih mirip teras belakang rumah, telah lahir dan tengah ditempa bibit-bibit pecatur berprestasi. “Kami berharap adanya dukungan dan perhatian dari berbagai pihak terutama Pemkab untuk cabang olahraga catur ini baik untuk pengadaan gedung maupun jelang event nasional di Palangkaraya yang tinggal beberapa hari lagi”, pungkas Memet.(dan)

Aang : Gedung PWRI Tidak Layak

 

Prosesi pelantikan pengurus PWRI periode 2009-2014
Aang : Gedung PWRI Tidak Layak

KUNINGAN (SJB).- GEDUNG Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Kuningan dinilai sudah tidak layak. Hal itu disampaikan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos usai melantik pengurus baru PWRI Kab. Kuningan Periode 2009-2014, belum lama ini.

    Dikatakan Aang, tugas utama pengurus adalah berupaya untuk membesarkan organisasi. Diantaranya, pemberdayaan anggota, meningkatkan jumlah anggota dan mengatur manajemen organisasi agar kedepan bisa lebih baik. “Termasuk mengupayakan tempat atau sekretariat PWRI yang layak dan represenatif sehingga para pengurus dan anggota merasa betah,” kata Dewan Pembina PWRI Kab. Kuningan itu disambut gembira para anggota PWRI.

    Menurutnya, gedung PWRI sekarang ini terkesan sempit dan pengap. Oleh karenanya, Aang meminta kepada pengurus yang baru dilantik untuk segera merelokasi gedung PWRI dan mencari tempat yang baru. “Cobalah cari tempat yang strategis dan layak untuk dijadikan sekretariat atau kantor,” pintanya. Apabila sudah ditemukan, segera berkoordinasi dengan Pemkab Kuningan, agar rencana relokasi atau tukar guling bisa dilaksanakan secepatnya.

    Pada kesempatan itu, Aang meminta kepada seluruh pengurus PWRI untuk menggairahkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada para pemuda, pelajar dan masyarakat pada pada umumnya sampai tingkat RT dan RW. Banyak diantara pemuda maupun pelajar bahkan masyarakat sudah tidak hafal lagu-lagu perjuangan. “Kondisi tersebut sangat menyedihkan karena bagaimana mungkin suatu bangsa dapat menghargai jasa pahlawanannya sementara lagu perjuangan sebagai simbol patriotisme dilupakan begitu saja,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua PWRI Periode 2009-2014, E. Achmad, kepada Seputar Jabar menjelaskan, pelantikan pengurus sesuai dengan Keputusan Pengurus Daerah PWRI Provinsi Jawa Barat Nomor : 19/Pengda-Jabar/2009. Adapun jumlah kepengurusan tingkat ranting hingga tahun 2009 sudah mencapai 21 dari 32 kecamatan yang ada. “Mudah-mudahan dengan pembinaan dari Bapak Aang, organisasi PWRI Kuningan menjadi lebih maju,” pungkasnya. (deha)

BNK Kuningan Bentuk Kader Penyuluh

 

Penyematan simbolis kepada peserta kader penyuluh
BNK Kuningan Bentuk Kader Penyuluh

KUNINGAN (SJB),- AGAR sosialisasi pencegahan bahaya narkoba di Kabupaten Kuningan menjadi efektif, perlu kiranya dibentuk kader-kader penyuluh dalam upaya mengeliminir peredaran gelap narkoba yang kian hari semakin meningkat. Demikian disampaikan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, dihadapan puluhan kaderr penyuluh, bertempat di Wisma Permata, belum lama ini.

    Dikatakan, upaya penanggulangan narkoba tidak hanya bertumpu pada tindakan represif berupa penegakan hukum saja, namun perlu didukung oleh upaya pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen di daerah, seperti unsur organisasi masyarakat, lembaga pendidik, organisasi perempuan, keagamaan dan seluruh potensi masyarakat.

    Pada kesempatan itu, Aang berpesan agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan serius. “Serap berbagai informasi supaya saudara menjadi media penyampaian bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman, keluarga dan lingkungan,” harapnya. Berikan pemahaman kepada semua pihak untuk melindungi dan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.  
Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, mengatakan, kegiatan  pencegahan merupakan program strategis BNK Kuningan, mengingat upaya represif berupa penindakan dan pengungkapan kasus narkoba menjadi salah satu tugas pokok aparat kepolisian. Menurutnya, ada tiga pilar utama penanggulangan narkoba, yaitu pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penegakan hukum yang optimal.

    Dijelaskan Momon, saat ini 200 juta orang di dunia yang menjadi pecandu narkoba. Dari jumlah tersebut, 2,45 persen merupakan kelompok usia muda. Bahkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 0,04 persen per tahunnya. Sehingga angka penyalahgunaan narkoba yang semula berkisar 3,3 juta maka pada tahun 2013 diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,2 juta. “Dengan demikian, pada tahun 2013 jumlah pecandu narkoba diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa,” paparnya.

    Menurut data dari Direktur IV Polri, tahun 2008 terdapat peningkatan kasus narkoba, semula 22 ribu kasus meningkat menjadi 29 ribu kasus. Adapun strata pendidikan para tersangka, meliputi 28 ribu pelajar SLTA dan 10 ribu SLTP. Sedangkan data pengungkapan oleh Polres Kuningan, kasus narkoba di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi. Tahun 2007 terdapat 42 kasus, tahun 2008 turun menjadi 26 kasus, namun hingga Bulan Oktober 2009 kembali meningkat sebanyak 36 kasus.(deha)
                                                                 

DPD KNPI Kuningan Semakin Nyata

 

DPD KNPI Kuningan Semakin Nyata 

KUNINGAN (SJB).- DEWAN Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kuningan nampaknya tidak mengenal lelah dalam kiprahnya membangun mental spiritual dan patriotisme melalui momentum Sumpah Pemuda kepada pemuda, pelajar dan masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan para pemuda ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

    Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk merefleksikan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sekarang ini. Diantaranya, Seminar Tentang Pendidikan yang mnegusung materi ‘Mengubah Paradigma Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan’, bertempat di Gelanggang Pemuda. Nara sumber Prof. DR. Mohamad Surya, Ketua DPD KNPI Prov. Jabar, Kadisdikpora Kab. Kuningan, dan Ketua PGRI Kab. Kuningan.

    Ketua DPD KNPI Kab. Kuningan, Drs. Dian Rahmat Yanuar, Msi, kepada Seputar Jabar mengatakan, selain seminar tentang pendidikan, KNPI melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangkaian memperingati Sumpah Pemuda. Misalnya, lomba karya tulis ilmiah yang diikuti tidak kurang dari 100 peserta dari kalangan pelajar SLTP dan SLTA. “Kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI Kab. Kuningan pada dasarnya ingin membangkitkan semangat Sumpah Pemuda agar kembali bergelora dalam kehidupan masyarakat Kuningan,” terangnya. 

    Selain itu, lanjut Dian, kejuaraan futsal se-wilayah Cirebon bekerjasama dengan Forum Komunikasi Putra Kuningan (FKPK). Bukan hanya itu, sektor ekonomi dan pemberdayaan pengurus terus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Misalnya saja, usaha perikanan kepada Pengurus Kecamatan Maleber yang melibatkan 16 orang pemuda di daerah tersebut. “Usaha lainnya yaitu bidang otomotif di Kecamatan Kramatmulya,” paparnya.

    Menurutnya, tanpa Sumpah Pemuda perjalanan tak akan tercapai, karena Kemerdekaan Negara Indonesia didorong oleh perjuangan pemuda. Sumpah Pemuda adalah proses percepatan Bangsa Indonesia menuju kehidupan yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. “Sumpah Pemuda bukan hanya diperingati secara seremonial semata akan tetapi harus dijadikan momen penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme kepada bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Dian mengajak kepada para pemuda, pelajar dan masyarakat agar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hindari tawuran, narkoba dan seks bebas karena tidak sesuai dengan cita-cita para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa dan negara. “Masih banyak cara untuk mengisi kemerdekaan, misalnya dengan meningkatkan prestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing,” harapnya. KNPI, lanjut Dian, bukan organisasi elitis ataupun eksklusif, namun bersifat terbuka.

Di tempat terpisah, salah seorang tokoh pemuda, Yudi Setiandhi Rukmana, menyambut baik kinerja dan kiprah DPD KNPI Kab. Kuningan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh pemuda dan masyarakat di Kabupaten Kuningan. “Sejak kepemimpinan bung Dian, KNPI Kuningan lebih solid serta peningkatan kinerja yang signifikan dan progresif,” ujarnya. Selain itu pula, imbuhnya, eksistensi DPD KNPI Kab. Kuningan sekarang ini dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap pemuda dan masyarakat. (deha)

HMI Kuningan Pertanyakan APBD

 

HMI Kuningan Pertanyakan APBD 

KUNINGAN (SJB).- Himpunan Mahasiswa Islam Kuningan, BEM Universitas Kuningan dan STIA Kuningan mendatangi gedung DPRD Kuningan yang bertujuan mempertanyakan pengawasan penggunaan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) oleh pihak legislatif. Kedatangan para Mahasiswa tersebut diterima Wakil Ketua H. Yudi Budiana, SH beserta pimpinan lainnya, termasuk Komisi A DPRD Kuningan,  bertempat di Ruang Sidang Paripurna, belum lama ini.

Koordinator Lapangan atau korlap, Dadan Furqon, kepada Seputar Jabar mengatakan, DPRD Kuningan harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan kepada eksekutif termasuk penggunaan APBD agar efektif dan efesien. “APBD Kuningan berasal dari uang rakyat, jadi penggunaannya harus betul-betul mencerminkan kerpentingan rakyat, bukan untuk dibagi-bagikan kepada para oknum koruptor,” tegasnya.

HMI Kuningan, lanjutnya, wajib menjunjung tinggi keberpihakannya kepada rakyat. Misalnya saja, penggunaan anggaran kesekretariatan DPRD TA 2006 setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007. Diantaranya, pengeluaran belanja sebesar Rp. 76.650.000,00. Kemudian Pengeluaran Belanja Sekretariat Rp. 58.335.000,00. Pengeluaran Belanja yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.234.087.000,00. Selain itu, kegiatan Pengadaan Semen dan Besi Beton yang melebihi Ketetapan Harga Tertinggi yaitu Rp. 46.725.817,66.

H. Yudi Budiana, SH dihadapan pengunjuk rasa menerangkan, hasil audit BPK biasanya dilampiri penjelasan yang terdiri dari empat kriteria. Pertama, wajar tanpa pengecualian, kedua, wajar dengan pengecualian, ketiga, tanpa memberikan catatan atau pendapat dan keempat terindikasi tindak pidana. “Persoalan kelebihan anggaran kesekretariatan tahun anggaran 2006 penyelesaiannya sepenuhnya diserahkan kepada Sekretaris Dewan, apakah secara administratif sudah diselesaikan atau belum,” katanya.    

Sempat terjadi sedikit ketegangan antara pengunjuk rasa dengan pimpinan DPRD. Pasalnya, jawaban dari pimpinan DPRD terhadap pertanyaan yang diajukan HMI dinilai tidak memuaskan. Bahkan sering terjadi pengulangan pertanyaan dan jawaban, sehingga dikhawatirkan deadloock. Namun setelah mendengar penjelasan yang komprehensif dari Wakil Ketua, H. Yudi Budiana, SH, maka dengan sikap elegan, HMI Kuningan mengakhiri aksi tersebut. (deha)

Bursa Kandidat Semakin Menguat

KUNINGAN (SJB),- BURSA kandidat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan di Musyawarah Daerah atau musda yang akan datang semakin menguat. Betapa tidak, kandidat yang selama ini ramai dibicarakan para Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, kian hari semakin berkibar dan kerap terdengar di berbagai pertemuan formal maupun non formal. 

Kadaryanto : Puskesmas Harus Proaktif

 

Kadis Kesehatan Kab. Kuningan (kedua kanan) meninjau langsung kegiatan VCT.
Kadaryanto : Puskesmas Harus Proaktif

KUNINGAN (SJB),- KEGIATAN VCT yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan, disambut gembira Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kuningan (KPA), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kuningan dan Dinas Kesehatan Kab. Kuningan serta DPC Granat Kab. Kuningan dan Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan (YMK).

    Kadis Kesehatan Kab. Kuningan, drg. Kadaryanto, MARS didampingi Direktur Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan, Jafar Sanjaya, kepada Seputar Jabar menjelaskan, kegiatan VCT oleh Dinkes Provinsi Jabar yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan sangat membantu Pemkab Kuningan dalam upaya penanganan HIV/AIDS. “Paling tidak, bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkab Kuningan melalui perangkat pendukung dalam upaya mengeliminir kasus HIV/AIDS,” terangnya.

    Kendati Kabupaten Kuningan telah memiliki Klinik VCT yang berada di daerah Cilimus, namun peralatan medis yang ada dinilai belum optimal. Sehingga dengan adanya program VCT oleh Dinkes Provinsi Jabar di Kabupaten Kuningan, merupakan peluang yang sangat bagus. Terhadap adanya perbedaan angka dalam data KPA Provinsi, Kadaryanto mengingatkan kepada seluruh puskesmas agar segera membuat pelaporan yang sistematis yang mengacu kepada Sistem Operasi Prusedural.

    “Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh puskemas agar lebih proaktif dalam penanganan pasien yang diduga mengidap HIV/AIDS dan jika ditemukan kasus tersebut segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan,” pintanya. Pada kesempatan itu, dia meminta kepada masyarakat agar cepat tanggap bilamana di lingkungannya ditemukan kasus HIV/AIDS. (deha)

 

Masyarakat Menunggu Penanganan Kasus Bansos 

KUNINGAN (SJB),- SEJUMLAH kalangan meminta penegak hukum di Kabupaten Kuningan untuk segera menuntaskan kasus Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Barat yang disinyalir terjadi penyimpangan. Kendati Kejari Kuningan melalui Kasi Pidsus sudah memanggil saksi pemegang kas daerah Pemkab Kuningan, namun hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu kelanjutan hasil pemeriksaan tersebut.

    Pemerhati hukum Kab. Kuningan, Muliawan Ahmadi, SE, ketika diminta pendapatnya mengatakan, apabila persoalan itu tidak segera diungkap dan diputuskan di meja hijau, maka akan menjadi polemik berkepanjangan dan perang urat syaraf di masyarakat. “Jika hal tersebut terus dibiarkan tanpa adanya penjelasan, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan,”katanya.

    Menurutnya, bila terjadi penyimpangan tindak pidana maka harus melalui proses hukum, antara lain dengan mengumpulkan keterangan sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ada tidaknya tindak pidana, imbuh Muliawan yang juga Ketua Yayasan Bina Bhakti Persada Perwakilan Kabupaten Kuningan, semua itu untuk memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan hukum.

Lebih lanjut Muliawan menegaskan, kinerja Kejaksaan Negeri secara internal diawasi oleh Asisten Jampidsus Kejati. Oleh karena itu, bukan merupakan kekeliruan apabila kejati memberikan suport dan petunjuk kepada setiap kejari dalam hal penanganan bansos bila terjadi indikasi penyimpangan. “Tidak berlebihan jika Kejari Cianjur perlu dicontoh oleh kejari di daerah lain di Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (deha)

menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Tahun 2010 Jabar Bebas Buta Aksara

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, (tengah)

menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat.

Tahun 2010 Jabar Bebas Buta Aksara

KUNINGAN (SJB),- BUPATI Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos dianugerahi penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang dinilai telah berjasa ikut serta dalam menyukseskan Program Pemberantasan Buta Aksara. Penghargaan diberikan sebagai Penggerak Percepatan Buta Aksara serta Percepatan Pengalokasian Anggaran PNFI.

    Selain Bupati Kuningan, penghargaan diberikan juga kepada para tokoh dan Kepala Daerah lainnya dalam rangkaian peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Provinsi Jawa Barat yang ke-44, berlangsung selama dua hari dari tanggal 21-22 Oktober bertempat di Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon. Dijelaskan Ahmad Heryawan,  target yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan baik bilamana didukung oleh seluruh komponen masyarakat melalui program-program pemberantasan buta aksara.

    Gubernur menghimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait didalamnya, khususnya kepada para tutor yang merupakan lini terdepan dari keberhasilan program-program pemberantasan buta aksara supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mewujudkan pendidikan keaksaraan sebagai gerakan pendidikan pemberdayaan masyarakat. “Diharapkan pada tahun 2010 daerah Provinsi Jawa Barat akan terbebas tuntas dari masalah buta aksara,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Wayudin Zarkasih, SH, menyatakan, sebanyak 326 ribu warga Jawa Barat masih mengalami buta aksara. Oleh karenanya, Pemprov Jawa Barat mentargetkan di tahun 2010 masalah buta aksara harus tuntas. Lebih lanjut, dikatakan untuk mewujudkan Jawa Barat Bebas buta aksara merupakan sesuatu hal yang mungkin dengan mudah dapat dicapai dengan keuletan serta kerjasama dari seluruh bidang-bidang yang terkait didalamnya.  

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI), lanjutnya, sebenarnya diperingati oleh UNESCO pada tanggal 8 september, peringatan ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan non formal yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan keaksaraan sebagai gerakan pendidikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dari 326 ribu warga di Jabar yang buta aksara, sekarang hanya tinggal 30 persen dari total penderita buta aksara sebelumnya.

Untuk mengentaskan angka buta aksara, pihaknya sudah melakukan sejumlah program, diantaranya dengan membentuk kelompok belajar di setiap daerah. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. “Mereka diberi bantuan dana sebesar Rp 8 juta, dari pemerintah pusat Rp 4,5 juta dan dari provinsi Rp 3,5 juta," katanya. Mereka ditargetkan sudah harus bisa membaca dan menulis selama kurun waktu satu bulan. Karena itu, Pemprov Jawa Barat optimis jika pada tahaun 2010 nanti akan terbebas dari buta aksara. Ditanya daerah mana  yang sudah terbebas dari buta aksara, Wahyudin menjelaskan, ada dua daerah yaitu Kota Cirebon dan Cimahi. (deha)

Dinkes Jabar Lakukan VCT

 

Tim Medis Dinkes Jabar melakukan VCT 
Dinkes Jabar Lakukan VCT

KUNINGAN (SJB),- UPAYA penanggulangan bahaya HIV/AIDS terus digulirkan pemerintah, baik pusat, Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seperti halnya kegiatan Voluntry Conseling and Testing disingkat VCT merupakan kegiatan pengambilan sampel darah dan pemeriksaan laboratorium disertai konseling pra dan pasca HIV.

    Demikian disampaikan Monev Global Found Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Anhar Hadian SKM, kepada Seputar Jabar di sela-sela kegiatan VCT bertempat di sekretariat BNK, Kabupaten Kuningan, belum lama ini. Dijelaskan, pelaksanaan VCT merupakan agenda Dinkes Provinsi Jabar untuk membantu Dinkes Kota/Kabupaten dalam upaya menanggulangi kasus HIV/AIDS.

    Tentang adanya perbedaan data administrasi penderita HIV/AIDS hasil pendataan lembaga peduli ADIS dan Komisi Penanggulangan ADIS (KPA) Provinsi Jabar, Anhar menyebutkan, laporan yang masuk ke KPA Provinsi Jabar berasal dari Rumah Sakit Umum. “Misalnya seorang pasien menderita penyakit diare yang tidak kunjung sembuh hingga bertahun-tahun, maka pasien tersebut diyakini telah tertular HIV/AIDS,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak RSU akan melaporkan kepada KPA Prov. Jabar tentang adanya temuan kasus HIV/AIDS. Sedangkan data yang diperoleh dari Lembaga Peduli AIDS berdasarkan pemetaan dan pendampingan secara langsung kepada para penderita HIV/AIDS. “Oleh karenanya data penderita HIV/AIDS di di Kabupaten Kuningan yang tercantum di KPA Provinsi Jabar tercatat berkisar 0,08 persen, sedangkan menurut Lembaga Peduli AIDS seperti Yayasan Maha Kasih mencapai puluhan,” terangnya.   

          
Anhar mengungkapkan, setiap hasil VCT akan diinformasikan kepada orang yang telah mengikuti test. Namun demikian, pemberian informasi tersebut dikemas dalam program konseling dan pendampingan agar orang tersebut sudah siap mental ketika diketahui terbukti menderita HIV positip. Konseling dan program dampingan tersebut dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan.. 

Kegiatan VCT yang dilakukan Dinkes Jabar di Kabupaten Kuningan sebelumnya bertempat di daerah Cilimus. Kegoiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kuningan, BNK Kab. Kuningan, Dinas Kesehatan Kab. Kuningan dan Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan. “Program VCT ini dilaksanakan di berbagai Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (deha)

DPRD Kuningan Sesalkan Kasus DAK

 

DPRD Kuningan Sesalkan Kasus DAK

KUNINGAN (SJB),- MENCUATNYA kasus Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan akhir-akhir ini, membuat geram berbagai kalangan. Diantaranya, para anggota DPRD Kab. Kuningan yang merasa prihatin atas kejadian yang dinilai sangat memalukan itu. Hingga saat ini, disinyalir terdapat 23 Surat Perintah (SP) fiktif.

    Kasus DAK Pendidikan terungkap setelah adanya temuan pemalsuan tandatangan dan stempel Kepala Sekolah yang dilakukan oleh oknum yang kemudian pelaku mengirimkan Surat Perintah ke perusahaan yang memproduksi baja ringan. Akibat ulah oknum tersebut, pihak sekolah merasa dirugikan. “Saya sangat mendukung upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah yang berani menolak barang tidak sesuai dengan pesanan,” ujar Wakil Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, SH, kepada Seputar Jabar di ruang kerjanya. Dia meminta kepada penegak hukum untuk segera memproses dan mengusut tuntas sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan.

Lebih lanjut Yudi menegaskan, program DAK adalah untuk membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Namun dirinya menyayangkan program tersebut dinodai oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Disamping itu, ada modus lain yang perlu pendalaman dari komisi D untuk segera memanggil dan mengadakan rapat kerja dengan dinas atau instansi terkait,” pintanya. 

Menurutnya, kasus DAK bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan setiap tahunnya selalu ada. Oleh karena itu dia meminta Pemkab Kuningan harus terus mengevaluasi, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari program dimaksud. Seperti halnya spesifikasi ukuran ketebalan baja ringan 0,8 – 1 mm untuk konstruksi atap bangunan sekolah. “Apakah Dinas Pendidikan sebagai leading sektor sudah melakukan pengawasan di lapangan ?,” tanya Yudi

Selain itu, imbuhnya, pihak sekolah dan komite sekolah maupun panitia pelaksana pembangunan harus diberi keleluasaan untuk menentukan perusahaan mana yang memproduksi baja ringan yang tentunya telah mendapat verifikasi atau lisensi dari Dinas Pendidikan, karena polanya adalah swakelola. Namun, hal itu masih dipandang rawan permainan, karena akan muncul oknum yang menggiring untuk menentukan perusahaan pemasok barang.

    Fenomena itu bukan rahasia umum lagi. Dan DPRD Kab. Kuningan banyak menemukan bukti di lapangan adanya perbedaan kualitas barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kebanyakan ketebalan baja ringan antara 6 – 7 mm dan hal itu akan berpengaruh terhadap harga satuan per meternya. “Karena dengan selisih ketebalan baja ringan akan berdampak kepada kualitas konstruksi bangunan,” pungkasnya. (deha)

Mantan Anggota Dewan Lapor KPK

Mantan Anggota Dewan Lapor KPK

KUNINGAN (SJB).- MANTAN anggota DPRD Kuningan Periode 2004-20009 Mumung Somantri berniat akan melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Pemkab Kuningan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut terkait pengunaan anggaran sebesar 2 milyar yang bersumber dari APBD TA 2006 untuk pembuatan Master Plan Kuningan 2030.

Dijelaskan, ketika dirinya menjabat sebagai anggota DPRD pada Periode 2004-2009, persoalan Master Plan belum ada kejelasan. Bahkan pihak legislatif belum menyetujui untuk disahkan menjadi Peratruran Daerah atau perda, karena menunggu persetujuan dari Mendagri. Mumung yang merupakan mantan anggota Fraksi Partai Golkar menerangkan, Master Plan Kuningan 2030 yang diusulkan eksekutif masih banyak kekurangannya.

Menurutnya, dalam Master Plan tidak ada blue print, akurasi data dan substansi yang didukung oleh hasil kajian ilmiah maupun empiris. Oleh karena itu, lanjut dia, DPRD Kab. Kuningan ketika itu tidak akan menyetujui Master Plan yang asal-asalan karena menyangkut masa depan pembangunan Kabupaten Kuningan. “Master Plan harus sistematis dan jangan tumpang tindih dengan program pembangunan yang sudah tercantum dalam musrenbang,” katanya.

Dikatakan, biaya pembuatan Master Plan sangat besar yaitu mencapai 2 milyar yang diambil dari anggaran Tahun 2006. Oleh karena itu, dirinya merasa geram apabila Master Plan Kuningan 2030 yang seharusnya menjadi program Kuningan Visioner dikerjakan kurang profesional dan asal jadi. Ditanya apa yang akan dilakukannya jika  eksekutif tidak ada good Will dalam menyelesaikan Master Plan, secara eksplisit Mumung menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dia akan mengajukan proses tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Bila perlu, saya akan membawa persoalan ini ke KPK,” tandasnya. (deha)

Inspektorat Bisa Usulkan Pemecatan Pegawai

Drs. H. Maman Suparman, MM

Inspektorat Bisa Usulkan Pemecatan Pegawai

KUNINGAN (SJB).- PERUBAHAN nama semula dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) menjadi Inspektorat diharapkan ekan mendukung tupoksi pengawasan menjadi lebih luas. Demikian dijelaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Kuningan, Drs. H. Maman Suparman, MM kepada Seputar Jabar di ruang kerjanya belum lama ini.

Dikatakan, sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dijalankan oleh Peraturan Daerah (perda). Adapun pembentukan nama dari pusat. “Perubahan nama Bawasda menjadi Inspektorat ditujukan agar tugas pengawasn menjadi lebih luas,” katanya. Semangat otonomi daerah mendukung tupoksi pengawasan oleh Inspektorat Kab. Kuningan dengan adanya koordinasi dengan lembaga lainnya, seperti BKKP dan BPK Provinai dalam mejalankan fungsi pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati atau Perbup Nomor 48 Tahun 2008, Inspektorat Kab. Kuningan, kata dia, mengawasi dan melakukan audit terhadap seluruh program kerja OPD secara berkala. Bukan hanya itu, lembaga ini juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengusutan serta  memberikan saran dan menindaklanjuti segala bentuk temuan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Inspektorat Kab. Kuningan juga melakukan pengawasan secara dini dengan mengikuti rapat perencanaan kerja setiap OPD. Program tersebut bertujuan agar fungsi pengawasan lebih efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan hanya itu, lanjut Maman, metoda dimaksud bisa memberikan dampak positip kepada pembangunan. “Apakah setiap OPD betul-betul menjalankan program kerjanya atau tidak, semua itu akan dibuat laporan secara terinci untuik kemudian disampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.

Terhadap adanya kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang dapat merugikan negara, Inpektorat Kab. Kuningan tak segan-segan mengeluarkan usulan maupun surat rekomendasi kepada Bupati Kuningan melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. “Bilamana ditemukan adanya tindak pidana, maka kami memberikan usulan agar oknum tersebut dipecat sebagai PNS,” pungkasnya. (deha)

GOW Kuningan Tingkatkan Koordinasi

Dra. Hj. Rini Sardjono

GOW Kuningan Tingkatkan Koordinasi

KUNINGAN (SJB).-  BERKAT gagasan dan pemikiran Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kuningan, Dra. Hj. Rini Sardjono, maka pada tahun 2002 di Wilayah Cirebon telah terbentuk koordinator GOW. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar GOW dalam mengimplementasikan tupoksi organisasi.

Demikian disampaikan Koordinator GOW Wilayah Cirebon, Hj. Suyatno, dihadapan para Pembina GOW se Wilayah Cirebon, pada acara halal bil halal bertempat di Pendopo Pemkab Kuningan. Menurutnya, apa yang telah digagas Ketua GOW Kab. Kuningan merupakan suatu pemikiran progresif dalam upaya meningkatkan kinerja para pengurus GOW di Wilayah Cirebon melalui transformasi informasi kegiatan dan pelaksanaan program kerja. “Saya atas nama para ketua GOW di Wilayah Cirebon mengucapkan banyak terima kasih atas ide dan pemikiran ibu Rini Sardjono,” terangnya.

Dijelaskan, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk sharing informasi, kegiatan dan upaya meningkatkankan peran serta GOW terhadap kepentingan masyarakat. Lembaga ini, lanjut dia, melaksanakan rapat setiap tiga bulan sekali, untuk mengevaluasi  langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan para pengurus GOW di setiap Kabupaten dan kota di Wilayah Cirebon.

Sementara itu, Ketua GOW Kab. Kuningan, Dra. Hj. Rini Sardjono, kepada Seputar Jabar menerangkan bahwa usulan dibentuknya lembaga koordinasi antara GOW di Wilayah Cirebon semata-mata untuk meningkatkan eksistensi organisasi. “Dengan adanya koordinator GOW diharapkan akan memudahkan koordinasi para pengurus dan Pembina GOW di Wilayah Cirebon,” terangnya. Acara halal bil halal pengurus GOW se Wilayah Cirebon diisi tauziah yang disampaikan Pembina GOW Kab. Kuningan, Hj. Utje CH Suganda. (deha)

PN Kuningan Luncurkan Web Site

 

PN Kuningan Luncurkan Web Site

KUNINGAN (SJB). REFORMASI birokrasi yang dimulai dari lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara diikuti pula oleh lembaga-lembaga dibawahnya yang berada di daerah. Tak terkecuali reformasi institusi Mahkamah Agung RI selaku institusi perangkat hukum negeri ini pun dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan seperti halnya Pengadilan Negeri Kuningan. Salah satu wujud perubahan paradigma tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan telah meluncurkan website www.pn-kuningan.go.id yang diharapkan menjadi sarana informasi dan komunikasi antara Pengadilan Negeri Kuningan dengan masyarakat.

Ketua PN Kuningan melalui hakim R. Zaenal Arief, SH. menjelaskan, dengan adanya WEBSITE tersebut diharapkan selain memudahkan masyarakat dalam mengakses Pengadilan juga merupakan wujud tranparansi segala kegiatan Pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat. “Dengan adanya WEBSITE tersebut segala informasi berkaitan dengan proses peradilan dengan cepat dapat diperoleh oleh masyarakat, tupoksi, struktur organisasi, fasilitas layanan, biaya perkara, prosedur beracara bahkan sampai putusan Pengadilan juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujarnya kepada Seputar Jabar.

Selanjutnya masyarakat dapat menggunakan WEBSITE ini untuk menanyakan perjalanan perkara mereka sudah sejauh mana penanganannya, konsultasi masalah hukum bahkan juga pengaduan terhadap perilaku pejabat dan Karyawan pengadilan yang merugikan masyarakat sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kuningan dalam melakukan pembinaan terhadap para pejabat dan karyawan Pengadilan Negeri Kuningan.

Menurut Zaenal, seperti dikutip di www.pn-kuningan.go.id, keberadaan WEBSITE ini juga merupakan konsekwensi logis terhadap adanya SK Ketua Mahkamah Agung RI NO.144/KMA /SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang mengatur mengenai standar pelayanan dan pendokumentasian, informasi yang harus diumumkan Pengadilan, Tata cara pengumuman informasi, informasi yang dapat diakses publik, tata cara memperoleh informasi, keberatan dan pemanfaatan informasi.

Melalui peluncuran WEBSITE Pengadilan Negeri Kuningan ini, lanjut dia, dengan harapan agar citra Pengadilan di masyarakat yang baik akan mendekati kenyataan, dan pada gilirannya Pengadilan Negeri akan semakin dipercaya masyarakat sebagai benteng keadilan. Pengadilan harus menjadi pelopor perubahan untuk menjadi lebih baik dari instansi penegak hukum lainnya.

Ketua PN Kuningan mengharapkan kepada warga Pengadilan Negeri Kuningan agar kebaradaan WEBSITE Pengadilan Negeri Kuningan ini tidak sekedar sebagai program yang harus ada, tetapi harus dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kinerja dan kemudahan menjalankan tugas pelayanan masyarakat dibidang hukum, demikian juga agar masyarakat juga dapat memanfaatkan WEBSITE Pengadilan Negeri Kuningan sebagai sarana mendapatkan informasi yang sangat berguna terhadap penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, yang pada gilirannya juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Kuningan.(dan/deha)

Anggota DPRD Mulai Bertugas

 

Anggota DPRD Mulai Bertugas

KUNINGAN (SJB). PASCA pesta demokrasi, sebanyak 50 calon anggota legislatif kini resmi sudah berstatus wakil rakyat masyarakat Kuningan dan mulai bertugas di gedung rakyat di Ancaran. Untuk peningkatan peran dan tanggungjawab lembaga wakil rakyat ini, anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang  MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti UU no. 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Dalam setiap organisasi memiliki aturan kerja dan sistem kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan serta dikuti oleh seluruh anggota, demikian halnya di lembaga legislatif, para anggota legislatif seusai pelantikan, mengikuti pembinaan untuk mengoptimalkan tugas fungsi dan kinerja DPRD”, demikian disampaikan Kabag.Humas & Protokol DPRD melalui Kasubbag Humas, Yunus Suparman, S.Sos di ruang kerjanya.

Kasubbag Humas menjelaskan, langkah-langkah ini dimulai dengan menetapkan fraksi-fraksi yang akan menempati ruang kerja yang ada di gedung wakil rakyat. Rapat paripurna penetapan fraksi-fraksi dipimpin oleh jajaran pimpinan DPRD sementara, dimana Rana Suparman, S.Sos (PDI-P) sebagai Ketua Sementara, didampingi Ir. Abriyanto, M.Si (Partai Golkar), serta Drs. Toto Suhartono, S.Farm (PAN) masing-masing sebagai Wakil Ketua.

Hasil rapat paripurna tersebut menetapkan Partai Demokrasi Perjuangan (14 Kursi), Fraksi Golkar (7 Kursi), Fraksi Demokrat (7 kursi), Fraksi Amanat Nasional (6 kursi), Fraksi Keadilan Sejahtera (5 kursi), Fraksi PPP (4 kursi), sedangkan sesuai aturan untuk ditetapkan satu fraksi minimal 5 kursi anggota Partai-partai lainnya menggabungkan diri dalam Fraksi Reformasi merupakan gabungan (Partai Gerindra sebanyak 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 kursi, Partai Demokrasi Kebangsaan sebanyak 1 kursi dan Partai PKPI sebanyak 1 kursi, Partai Bulan Bintang sebanyak 1 kursi).

Meskipun baru saja menduduki kursi wakil rakyat, para anggota telah memulai pekerjaan dimana disela kegiatan rapat secara marathon untuk peningkatan kinerja dan sesuai mekanisme yang berlaku, namun anggota DPRD yang baru telah bersedia menerima dan menampung beberapa aspirasi yang masuk, diantara adalah para kuwu se Kabupaten Kuningan yang menyampaikan aspirasi permohonan realisasi tunjangan seperti yang telah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Aspirasi lain dari Forum Tenaga Honorer Guru yang menyampaikan aspirasi harapan pengangkatan mereka serta mempertanyakan mengenai belum meratanya penyebaran guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan.

Aspirasi-aspirasi lain serta kegiatan rutin anggota DPRD seperti yang tuangkan dalam UU 27 tahun 2009 merupakan agenda yang harus segera disikapi dan ditindaklanjuti para anggota DPRD ini pada gilirannya menuntut kesigapan para ponggawa pelaksanaan kegiatan wakil rakyat dari jajaran Sekretariat DPRD. Sehingga kesiapan pelaksanaan kegiatan serta kinerja DPRD dapat berjalan sesuai aturan, rencana, program dan berjalan lancar.(dan/deha)

Ketua DPRD Kuningan 2009-2014 Ditetapkan

 

Ketua DPRD Kuningan 2009-2014 Ditetapkan

KUNINGAN (SJB).-  KOMPOSISI pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan 2009 – 2014 telah ditetapkan pada Sidang Paripurna yang dipimpin ketua sementara, Rana suparman, S.Sos.  Penetapan komposisi tersebut berdasarkan Keputusan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 172 / KPTS.10 –  DPRD / 2009 Tentang Penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan masa jabatan 2009 – 2014.

Berdasarkan ketentuan pasal 354 undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa pimpinan DPRD adalah terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten / kota yang beranggotakan 45 sampai dengan 50 orang anggota. Proses penetapan jabatan Ketua DPRD adalah berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, Wakil Ketua DPRD berasal dari perolehan kursi ke dua, ketiga dan keempat pada pemilihan umum tahun 2009.

Dengah demikian, lanjut dia, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan telah menetapkan untuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan perolehan  suara dan jumlah kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya pada Pemilu Legialatif 2009. Urutan perolehan suara dan kursi dimaksud, terdiri dari PDI Perjuangan 14 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai Demokrat 7 kursi dan Partai Amanat Nasional 6 kursi. Selain itu, DPRD telah menerima surat jawaban dari DPD dan DPC Partai Politik tentang usulan nama-nama calon pimpinan DPRD.

Pertama, H. Acep Purnama, SH, MH, sesuai surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan Nomor 427.02 / DPC – KNG / IX / 2009 tanggal 16 september 2009 perihal pengajuan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Kemudian H.Yudi Budiana, SH berdasarkan surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan Nomor : 70 / DPD - II / GOLKAR / IX / 2009 tanggal 15 September 2009 perihal calon wakil ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan 2009 – 2014. Kemudian, Drs. H. Toto Hartono mengacu kepada surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Nomor : 026 / DPC – PD / Kab – Kng / IX / 09 tanggal 14 September 2009 perihal pengajuan nama wakil ketua DPRD. Dan surat dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan  Nomor : PAN/10.18/B/K-S/002/IX/2009 tanggal 10 September 2009 perihal pengajuan nama wakil ketua DPRD adalah Drs. Toto Suharto, S.Farm Apt.

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, memutuskan bahwa posisi Ketua adalah H. Acep Purnama, SH, MH dari PDI Perjuangan. Sedangkan Wakil Ketua, H.Yudi Budiana, SH dari Partai Golkar. Drs. H. Toto Hartono dari Partai Demokrat dan Drs. Toto Suharto, S.Farm Apt dari Partai Amanat Nasional. Dengan telah ditetapkannya pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan 2009 – 2014, DPRD Kabupaten Kuningan akan menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kuningan untuk mendapat pengesahan. (deha)

Pengurus ILUNI SKADA 2009-2012 Terbentuk

 

Alumnus SMKN 2 Kuningan berpose di depan ruang kelas.

Pengurus ILUNI SKADA 2009-2012 Terbentuk

KUNINGAN (SJB).- SMK Negeri 2 Kuningan menjadi barometer pendidikan di Wilayah Kabupaten Kuningan. Sekolah yang dahulu bernama SMEA Negeri tersebut merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah lama berdiri dan meluluskan ribuan siswa serta memiliki beragram prestasi yang diraih, baik ditingkat daerah maupun nasional.

Kepada Seputar Jabar, Wakil Ketua Ikatan Alumni SMK Negeri 2 Kuningan (ILUNI SKADA), Lela Nurlaela, SE, MM. mengatakan, pembentukan ILUNI SKADA bertujuan sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian alumnus bagi kemajuan SMK Negeri 2 Kuningan maupun daerah Kabupaten Kuningan dan Bangsa Indonesia umumnya. Disamping meningkatkan hubungan kekeluargaan dan kerjasama sesama alumnus, juga untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap almamater. “ILUNI SKADA dibentuk untuk pemberdayaan potensi sumber daya manusia alumni SMK Negeri 2 Kuningan untuk berkiprah dalam pembangunan Kabupaten Kuningan maupun Bangsa Indonesia,” ujarnya. Adapun Jumlah alumni yang hadir para acara reuni tahun ini sekitar 600 orang.

    Program kerja ILUNI SKADA periode 2009-2012, terdiri dari dari Program Jangka Pendek, diantaranya, pembuatan portal atau web site ILUNI SKADA, Data Base Almuni dan Pengokohan Organisasi. Kemudian Program Jangka Panjang, yaitu Reuni Akbar, Pembentukan Dana Abadi ILUNI SKADA Kuningan, Pembentukan Bidang Usaha Mandiri, Pembuatan Emergency Call Untuk ILUNI SKADA dan Pembentukan Pusat Informasi dan Komunikasi ILUNI SKADA.

    Selain itu, kata Lela, Program Kerja Divisi mencakup Organisasi atau Sekretariat, Sosial dan Comdev, Informatika Teknologi serta Wirausaha. Kemudian, Infocom dan Humas, Bendahara, Sekretaris, Koordinator Wilayah dan Forum Angkatan. Susunan pengurus ILUNI SKADA Periode 2009-2012 selengkapnya, Ketua, Anang Sutisna, SPd, Lela Nurlaela, SE, MM, Wawan Munawar Kholid, SE dan Eep Saefrudin, masing-masing Wakil Ketua. Posisi Sekretaris Umum dijabat Irna Rahmawati sedangkan Wakil Sekretaris 1 dan 2 yaitu Ana Elmariana dan Atin Supratin, SE. Untuk Bendahara diisi  oleh Aat Sriwati, SE yang dibantu Jenny Mustafa, SE dan Ade Setiana, SE sebagai Wakil Bendahara 1 dan 2. (deha)  

Aang, Granat Mitra Terdepan Pemkab

 

Ketua DPC Granat Kab. Kuningan ketika berhalal bil halal.  
Aang, Granat Mitra Terdepan Pemkab

                
KUNINGAN (SJB).- PENGURUS Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kabupaten Kuningan diharapkan dapat menjadi media efektif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kuningan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal itu disampaikan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos pada acara Halal Bil Halal DPC Granat Kabupaten Kuningan.

    Dikatakan, langkah kongkrit yang diambil oleh komponen pengurus dan DPC Granat dalam upaya melebarkan jejaring penanganan narkoba sangatlah tepat dan strategis. Karena didasari kenyataan yang dihadapi bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan permasalahan serius, baik  di tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional. “Bahkan menjadi fokus utama  bagi negara-negara pada kawasan regional serta internasional,” katanya.

    Pada kesempatan itu Aang mengingatkan, upaya untuk menekan penyalahgunaan dan perdedaran gelap narkoba, harus diawali oleh komitmen dan tekad dari diri sendiri, lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selaras dengan visi Kabupaten Kuningan yaitu ‘Kuningan Lebih Sejahtera Berbasis Pertanian dan Pariwisata Yang Maju Dalam Lingkungan Lestari dan Agamis Tahun 2013’. Oleh karenanya, peran Granat merupakan salah satu elemen kemitraan yang menjadi prasyarat dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah dengan segala keunggulan keberhasilan maupun tantangannya.

    Upaya penanganan narkoba, kata Aang, tidak diorientasikan pada pencegahan semata, namun menuntut upaya penegakan hukum dan tindakan repesif sebagai bentuk stressing terhadap pihak-pihak tertentu untuk menutup kesempatan dan ruang bagi siapapun yang akan melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. “Saya berpesan kepada seluruh pengurus Granat agar menjadi mitra terdepan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Gramat Kabupaten Kuningan, Drs. H. Yosep Setiawan, MSi didampingi Wakil Sekretaris, Samsudin, SPd, kepada Seputar Jabar mengatakan, sekarang ini Indonesia bukan lagi sebagai negara pemakai narkoba tetapi sudah dikenal sebagai negara produsen. Produk narkoba dari Indonesia dieskpor ke mancanegara. “Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah tidak mengenal batas wilayah, status sosial, usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, PNS maupun anggota Polri dan TNI tidak tertutup kemungkinan dapat menjadi korban dari barang haram tersebut,” terangnya.

    Langkah yang harus dilakukan oleh pengurus Granat, lanjut dia, pertama, dalam melaksanakan tugas harus bersikap simpatik, taat pada peraturan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan aparat berwenang. Kedua, ajak dan raih tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk bekerjasama memberantas penyalahgunaan narkoba secara sistematis dan realistis. “Dan yang lebih penting lagi mari kita jadikan narkoba sebagai musuh bersama,” ajaknya. (deha)