Sertifikat Palsu Di UNIKU

KUNINGAN (SJB). UNIKU sebagai kampus yang menjadi kebanggaan orang Kuningan, dalam rangka mengisi kegiatan Bulan Bahasa memajang puluhan Sertifikat Palsu.
     Tapi jangan salah, sertifikat-sertifikat tersebut bukan sertifikat aspal yang dapat anda peroleh. Sebab sertifikat palsu tersebut hanyalah ekspresi hasil perupa Dapur Sastra FKIP UNIKU yang berjejer terpajang di dinding Pameran Seni Rupa UNIKU.
     Agung M. Abul, Koordinator Dapur Ekspresi Seni Rupa UNIKU memaparkan, “Memang hasil  perupa-perupa ini sebagian merupakan kritik sosial dan ungkapan bentuk kegelisahan-kegelisahan kami terhadap berbagai keadaan dan kondisi yang menimpa di masyarakat. Seperti sertifikat palsu, meski mengundang senyum setiap pengunjung, namun diharapkan juga menggugah kesadaran agar terutama pihak-pihak yang berkepentingan yang mengejar acara seminar  hanya mengejar selembar sertifikat saja”.
     Selain pameran seni rupa, Daeks Seru UNIKU mengadakan pula menggambar bersama, nonton bersama dan kegiatan seminar kegiatan diakhiri dengan pementasan dari dapur sastra UNIKU. Kegiatan ini tidak terbatas diikuti dan dihadiri kalangan UNIKU saja, namun banyak warga masyarakat mengikutinya.(dan)

Kolam Cigugur Mendadak Makin Dipadati Masyarakat

KUNINGAN (SJB). KOLAM renang Cigugur yang merupakan salah satu obyek wisata pemandian alam di Kabupaten Kuningan. Meskipun hanya berjarak 3,5 km dari pusat kota, namun karena hanya terdapat obyek kolam renang dan ikan dewa saja, menyebabkan sedikitnya pengunjung yang datang termasuk wisman dari kota Kuningan.
     Namun belakang, tak kurang pengunjung yang berasal dari Kuningan memasuki Obyek Wisata kolam renang Cigugur berebut dengan pengunjung dari luar daerah Kabupaten Kuningan. Obyek wisata yang sehari-hari tampak sepi, belakangan setiap hari dipadati pengunjung. Para pengunjung bukan datang untuk berenang, melainkan secara kompak berebut untuk terapi ikan.
     Ditemui di tempat kerjanya, Afid (koordinator Obyek Wisata Cigugur) menjelaskan, “Awalnya kami juga heran, ratusan ikan “nilem mangut” yang menghuni kolam ini sejak puluhan tahun lalu, biasanya menghindar bila ada yang berenang atau mendekati. Namun belakangan, sekitar tiga bulan ini tiba-tiba ikan-ikan tersebut mulai memangut kaki para pengunjung, banyak pengunjung yang bolak-balik mencoba terapi ikan ini”.
     Maman (41) Salah seorang wisatawan lokal mengungkapkan “Di Jakarta memang ada terapi ikan yang sedang marak, namun selain ikan didatangkan, juga tarif ditentukan per 20 menit. Saya merasakan ada perbedaan dengan ikan yang ada di Jakarta. Ikan-ikan disini, lebih terasa kasar giginya, jadi lebih terasa dipijatnya..hehe”. Ada lagi Arifin (45), Penderita kencing manis ini merasa cocok dengan pengobatan terapi ikan ini, waktu belum terapi ikan disini, setiap nonton televisi, saya  harus memakai kacamata, alhamdulillah, setelah empat kali terapi ikan disini, saya tidak lagi memakai kacamata saat nonton tivi.
     Menurut Afid, peningkatan potensi wisata di kolam Cigugur yang mulai prospektip ini diharapkan segera mendapat perhatian dari pemkab, untuk khususnya peningkatan sarana dan prasarana. Diantaranya, banyaknya permintaan pengunjung agar adanya penataan untuk pemisahan area terapi serta pengunjung yang berenang.(dan)

178 Kasus, Hanya 4 Kasus Korupsi

 

178 Kasus, Hanya 4 Kasus Korupsi

KUNINGAN (SJB). HINGGA akhir bulan Oktober 2009 Pengadilan Negeri Kuningan mencatat 178  perkara pidana, Ketua PN Kuningan melalui  Panitera Muda Pidana Kusyana, SH, menyampaikan kasus pidana yang disidangkan di PN Kuningan tahun ini didominasi oleh kasus pencurian dan narkotika. Sedangkan kasus lainnya adalah penganiayaan anak, penipuan, pemaksaan, kejahatan ekonomi, penyalahgunaan BBM, serta korupsi.

Mengenai maraknya di media massa tentang berbagai temuan penyimpangan bantuan pemerintah, Kusyana menjelaskan, untuk tindak pidana tersebut (korupsi, red.) berlaku proses yang sama dengan tindak pidana lainnya. Dalam prosesnya pun semua perangkat bukti, pengakuan, dan hal-hal yang menunjang pada pemberkasan perkara sehingga bisa di acarakan harus dilengkapi dengan baik.

Kusyana menjelaskan, “meskipun telah diberitakan di media massa, alternatif pertama bukan tidak ditindak lanjuti, melainkan harus menempuh proses-proses melalui penyelidikan dan penyidikan dari pihak berwenang untuk ditetapkannya tersangka. Alternatif kedua, media massa juga harus hati-hati agar tidak melakukan trial by press untuk dugaan-dugaan kasus yang belum jelas kebenarannya”.(dan)

Jelang Kejurnas Catur Palangkaraya :

Jelang Kejurnas Catur Palangkaraya :

Prestasi Catur Membanggakan, Minus Perhatian Pemkab

KUNINGAN (SJB). PRESTASI cabang olah raga catur di Kuningan, telah mencatatkan beberapa prestasi yang sangat membanggakan. Diantaranya, yang menonjol adalah sang fenomenal yang meraih juara II pada event Turnamen Catur Cepat Junior Santa Ursula Cup II Tingkat SD Putri se Jawa Barat, DKI dan Banten di Bandung. Lizna Olimpia Alfaini (Olip), siswa kelas empat SDN Hantara 2 ini telah meraih berbagai prestasi.

Tak kurang GM Utut Adianto saat simultan melawan 100 pemain di Kuningan beberapa waktu lalu, menunjuk langsung kearah putri kelahiran 19 April 2001 ini dan berujar kepada sang ayah, yang juga wasit catur Kuningan, Nana, S.Pd ini bahwa olip adalah asset terbaik sebagai pecatur masa depan.

Gadis kecil anggota TIMNAS 2009 asuhan pelatih MEMET JUMAEDI, MN dan NANANG Dimyati di KECC (Kuda Ewangga Chess Club), ternyata masih belum mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah. Bahkan menjelang pemberangkatan, lokasi latihan TIMNAS boleh dikatakan belum layak.

Ketua KECC DIDI KUSNAEDI, S.Pd melalui humas, Memet Slamet menyampaikan, “kondisi pusat pelatihan ini kurang layak, karena sampai saat ini Cabang Olahraga Catur di Kuningan belum memiliki gedung. Kami (KECC) dan Percasi sebenarnya malu untuk menumpang terus pemusatan latihan di Gedung Gapensi. Tapi untuk sementara, 30 pecatur binaan dan para pecatur hobi di latih dan mengasah keahlian serta menyalurkan hobi disini (sekretariat KECC)”.

Memang cukup ironis, di bangunan tempelan yang terbuat dari papan di atas kolam di wilayah Kelurahan Cigadung yang lebih mirip teras belakang rumah, telah lahir dan tengah ditempa bibit-bibit pecatur berprestasi. “Kami berharap adanya dukungan dan perhatian dari berbagai pihak terutama Pemkab untuk cabang olahraga catur ini baik untuk pengadaan gedung maupun jelang event nasional di Palangkaraya yang tinggal beberapa hari lagi”, pungkas Memet.(dan)

Aang : Gedung PWRI Tidak Layak

 

Prosesi pelantikan pengurus PWRI periode 2009-2014
Aang : Gedung PWRI Tidak Layak

KUNINGAN (SJB).- GEDUNG Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Kuningan dinilai sudah tidak layak. Hal itu disampaikan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos usai melantik pengurus baru PWRI Kab. Kuningan Periode 2009-2014, belum lama ini.

    Dikatakan Aang, tugas utama pengurus adalah berupaya untuk membesarkan organisasi. Diantaranya, pemberdayaan anggota, meningkatkan jumlah anggota dan mengatur manajemen organisasi agar kedepan bisa lebih baik. “Termasuk mengupayakan tempat atau sekretariat PWRI yang layak dan represenatif sehingga para pengurus dan anggota merasa betah,” kata Dewan Pembina PWRI Kab. Kuningan itu disambut gembira para anggota PWRI.

    Menurutnya, gedung PWRI sekarang ini terkesan sempit dan pengap. Oleh karenanya, Aang meminta kepada pengurus yang baru dilantik untuk segera merelokasi gedung PWRI dan mencari tempat yang baru. “Cobalah cari tempat yang strategis dan layak untuk dijadikan sekretariat atau kantor,” pintanya. Apabila sudah ditemukan, segera berkoordinasi dengan Pemkab Kuningan, agar rencana relokasi atau tukar guling bisa dilaksanakan secepatnya.

    Pada kesempatan itu, Aang meminta kepada seluruh pengurus PWRI untuk menggairahkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada para pemuda, pelajar dan masyarakat pada pada umumnya sampai tingkat RT dan RW. Banyak diantara pemuda maupun pelajar bahkan masyarakat sudah tidak hafal lagu-lagu perjuangan. “Kondisi tersebut sangat menyedihkan karena bagaimana mungkin suatu bangsa dapat menghargai jasa pahlawanannya sementara lagu perjuangan sebagai simbol patriotisme dilupakan begitu saja,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua PWRI Periode 2009-2014, E. Achmad, kepada Seputar Jabar menjelaskan, pelantikan pengurus sesuai dengan Keputusan Pengurus Daerah PWRI Provinsi Jawa Barat Nomor : 19/Pengda-Jabar/2009. Adapun jumlah kepengurusan tingkat ranting hingga tahun 2009 sudah mencapai 21 dari 32 kecamatan yang ada. “Mudah-mudahan dengan pembinaan dari Bapak Aang, organisasi PWRI Kuningan menjadi lebih maju,” pungkasnya. (deha)

BNK Kuningan Bentuk Kader Penyuluh

 

Penyematan simbolis kepada peserta kader penyuluh
BNK Kuningan Bentuk Kader Penyuluh

KUNINGAN (SJB),- AGAR sosialisasi pencegahan bahaya narkoba di Kabupaten Kuningan menjadi efektif, perlu kiranya dibentuk kader-kader penyuluh dalam upaya mengeliminir peredaran gelap narkoba yang kian hari semakin meningkat. Demikian disampaikan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, dihadapan puluhan kaderr penyuluh, bertempat di Wisma Permata, belum lama ini.

    Dikatakan, upaya penanggulangan narkoba tidak hanya bertumpu pada tindakan represif berupa penegakan hukum saja, namun perlu didukung oleh upaya pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen di daerah, seperti unsur organisasi masyarakat, lembaga pendidik, organisasi perempuan, keagamaan dan seluruh potensi masyarakat.

    Pada kesempatan itu, Aang berpesan agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan serius. “Serap berbagai informasi supaya saudara menjadi media penyampaian bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman, keluarga dan lingkungan,” harapnya. Berikan pemahaman kepada semua pihak untuk melindungi dan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.  
Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, mengatakan, kegiatan  pencegahan merupakan program strategis BNK Kuningan, mengingat upaya represif berupa penindakan dan pengungkapan kasus narkoba menjadi salah satu tugas pokok aparat kepolisian. Menurutnya, ada tiga pilar utama penanggulangan narkoba, yaitu pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penegakan hukum yang optimal.

    Dijelaskan Momon, saat ini 200 juta orang di dunia yang menjadi pecandu narkoba. Dari jumlah tersebut, 2,45 persen merupakan kelompok usia muda. Bahkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 0,04 persen per tahunnya. Sehingga angka penyalahgunaan narkoba yang semula berkisar 3,3 juta maka pada tahun 2013 diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,2 juta. “Dengan demikian, pada tahun 2013 jumlah pecandu narkoba diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa,” paparnya.

    Menurut data dari Direktur IV Polri, tahun 2008 terdapat peningkatan kasus narkoba, semula 22 ribu kasus meningkat menjadi 29 ribu kasus. Adapun strata pendidikan para tersangka, meliputi 28 ribu pelajar SLTA dan 10 ribu SLTP. Sedangkan data pengungkapan oleh Polres Kuningan, kasus narkoba di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi. Tahun 2007 terdapat 42 kasus, tahun 2008 turun menjadi 26 kasus, namun hingga Bulan Oktober 2009 kembali meningkat sebanyak 36 kasus.(deha)
                                                                 

DPD KNPI Kuningan Semakin Nyata

 

DPD KNPI Kuningan Semakin Nyata 

KUNINGAN (SJB).- DEWAN Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kuningan nampaknya tidak mengenal lelah dalam kiprahnya membangun mental spiritual dan patriotisme melalui momentum Sumpah Pemuda kepada pemuda, pelajar dan masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan para pemuda ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

    Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk merefleksikan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sekarang ini. Diantaranya, Seminar Tentang Pendidikan yang mnegusung materi ‘Mengubah Paradigma Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan’, bertempat di Gelanggang Pemuda. Nara sumber Prof. DR. Mohamad Surya, Ketua DPD KNPI Prov. Jabar, Kadisdikpora Kab. Kuningan, dan Ketua PGRI Kab. Kuningan.

    Ketua DPD KNPI Kab. Kuningan, Drs. Dian Rahmat Yanuar, Msi, kepada Seputar Jabar mengatakan, selain seminar tentang pendidikan, KNPI melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangkaian memperingati Sumpah Pemuda. Misalnya, lomba karya tulis ilmiah yang diikuti tidak kurang dari 100 peserta dari kalangan pelajar SLTP dan SLTA. “Kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI Kab. Kuningan pada dasarnya ingin membangkitkan semangat Sumpah Pemuda agar kembali bergelora dalam kehidupan masyarakat Kuningan,” terangnya. 

    Selain itu, lanjut Dian, kejuaraan futsal se-wilayah Cirebon bekerjasama dengan Forum Komunikasi Putra Kuningan (FKPK). Bukan hanya itu, sektor ekonomi dan pemberdayaan pengurus terus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Misalnya saja, usaha perikanan kepada Pengurus Kecamatan Maleber yang melibatkan 16 orang pemuda di daerah tersebut. “Usaha lainnya yaitu bidang otomotif di Kecamatan Kramatmulya,” paparnya.

    Menurutnya, tanpa Sumpah Pemuda perjalanan tak akan tercapai, karena Kemerdekaan Negara Indonesia didorong oleh perjuangan pemuda. Sumpah Pemuda adalah proses percepatan Bangsa Indonesia menuju kehidupan yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. “Sumpah Pemuda bukan hanya diperingati secara seremonial semata akan tetapi harus dijadikan momen penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme kepada bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Dian mengajak kepada para pemuda, pelajar dan masyarakat agar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hindari tawuran, narkoba dan seks bebas karena tidak sesuai dengan cita-cita para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa dan negara. “Masih banyak cara untuk mengisi kemerdekaan, misalnya dengan meningkatkan prestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing,” harapnya. KNPI, lanjut Dian, bukan organisasi elitis ataupun eksklusif, namun bersifat terbuka.

Di tempat terpisah, salah seorang tokoh pemuda, Yudi Setiandhi Rukmana, menyambut baik kinerja dan kiprah DPD KNPI Kab. Kuningan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh pemuda dan masyarakat di Kabupaten Kuningan. “Sejak kepemimpinan bung Dian, KNPI Kuningan lebih solid serta peningkatan kinerja yang signifikan dan progresif,” ujarnya. Selain itu pula, imbuhnya, eksistensi DPD KNPI Kab. Kuningan sekarang ini dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap pemuda dan masyarakat. (deha)

HMI Kuningan Pertanyakan APBD

 

HMI Kuningan Pertanyakan APBD 

KUNINGAN (SJB).- Himpunan Mahasiswa Islam Kuningan, BEM Universitas Kuningan dan STIA Kuningan mendatangi gedung DPRD Kuningan yang bertujuan mempertanyakan pengawasan penggunaan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) oleh pihak legislatif. Kedatangan para Mahasiswa tersebut diterima Wakil Ketua H. Yudi Budiana, SH beserta pimpinan lainnya, termasuk Komisi A DPRD Kuningan,  bertempat di Ruang Sidang Paripurna, belum lama ini.

Koordinator Lapangan atau korlap, Dadan Furqon, kepada Seputar Jabar mengatakan, DPRD Kuningan harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan kepada eksekutif termasuk penggunaan APBD agar efektif dan efesien. “APBD Kuningan berasal dari uang rakyat, jadi penggunaannya harus betul-betul mencerminkan kerpentingan rakyat, bukan untuk dibagi-bagikan kepada para oknum koruptor,” tegasnya.

HMI Kuningan, lanjutnya, wajib menjunjung tinggi keberpihakannya kepada rakyat. Misalnya saja, penggunaan anggaran kesekretariatan DPRD TA 2006 setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007. Diantaranya, pengeluaran belanja sebesar Rp. 76.650.000,00. Kemudian Pengeluaran Belanja Sekretariat Rp. 58.335.000,00. Pengeluaran Belanja yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.234.087.000,00. Selain itu, kegiatan Pengadaan Semen dan Besi Beton yang melebihi Ketetapan Harga Tertinggi yaitu Rp. 46.725.817,66.

H. Yudi Budiana, SH dihadapan pengunjuk rasa menerangkan, hasil audit BPK biasanya dilampiri penjelasan yang terdiri dari empat kriteria. Pertama, wajar tanpa pengecualian, kedua, wajar dengan pengecualian, ketiga, tanpa memberikan catatan atau pendapat dan keempat terindikasi tindak pidana. “Persoalan kelebihan anggaran kesekretariatan tahun anggaran 2006 penyelesaiannya sepenuhnya diserahkan kepada Sekretaris Dewan, apakah secara administratif sudah diselesaikan atau belum,” katanya.    

Sempat terjadi sedikit ketegangan antara pengunjuk rasa dengan pimpinan DPRD. Pasalnya, jawaban dari pimpinan DPRD terhadap pertanyaan yang diajukan HMI dinilai tidak memuaskan. Bahkan sering terjadi pengulangan pertanyaan dan jawaban, sehingga dikhawatirkan deadloock. Namun setelah mendengar penjelasan yang komprehensif dari Wakil Ketua, H. Yudi Budiana, SH, maka dengan sikap elegan, HMI Kuningan mengakhiri aksi tersebut. (deha)

Bursa Kandidat Semakin Menguat

KUNINGAN (SJB),- BURSA kandidat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan di Musyawarah Daerah atau musda yang akan datang semakin menguat. Betapa tidak, kandidat yang selama ini ramai dibicarakan para Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, kian hari semakin berkibar dan kerap terdengar di berbagai pertemuan formal maupun non formal. 

Kadaryanto : Puskesmas Harus Proaktif

 

Kadis Kesehatan Kab. Kuningan (kedua kanan) meninjau langsung kegiatan VCT.
Kadaryanto : Puskesmas Harus Proaktif

KUNINGAN (SJB),- KEGIATAN VCT yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan, disambut gembira Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kuningan (KPA), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kuningan dan Dinas Kesehatan Kab. Kuningan serta DPC Granat Kab. Kuningan dan Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan (YMK).

    Kadis Kesehatan Kab. Kuningan, drg. Kadaryanto, MARS didampingi Direktur Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan, Jafar Sanjaya, kepada Seputar Jabar menjelaskan, kegiatan VCT oleh Dinkes Provinsi Jabar yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan sangat membantu Pemkab Kuningan dalam upaya penanganan HIV/AIDS. “Paling tidak, bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkab Kuningan melalui perangkat pendukung dalam upaya mengeliminir kasus HIV/AIDS,” terangnya.

    Kendati Kabupaten Kuningan telah memiliki Klinik VCT yang berada di daerah Cilimus, namun peralatan medis yang ada dinilai belum optimal. Sehingga dengan adanya program VCT oleh Dinkes Provinsi Jabar di Kabupaten Kuningan, merupakan peluang yang sangat bagus. Terhadap adanya perbedaan angka dalam data KPA Provinsi, Kadaryanto mengingatkan kepada seluruh puskesmas agar segera membuat pelaporan yang sistematis yang mengacu kepada Sistem Operasi Prusedural.

    “Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh puskemas agar lebih proaktif dalam penanganan pasien yang diduga mengidap HIV/AIDS dan jika ditemukan kasus tersebut segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan,” pintanya. Pada kesempatan itu, dia meminta kepada masyarakat agar cepat tanggap bilamana di lingkungannya ditemukan kasus HIV/AIDS. (deha)

 

Masyarakat Menunggu Penanganan Kasus Bansos 

KUNINGAN (SJB),- SEJUMLAH kalangan meminta penegak hukum di Kabupaten Kuningan untuk segera menuntaskan kasus Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Barat yang disinyalir terjadi penyimpangan. Kendati Kejari Kuningan melalui Kasi Pidsus sudah memanggil saksi pemegang kas daerah Pemkab Kuningan, namun hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu kelanjutan hasil pemeriksaan tersebut.

    Pemerhati hukum Kab. Kuningan, Muliawan Ahmadi, SE, ketika diminta pendapatnya mengatakan, apabila persoalan itu tidak segera diungkap dan diputuskan di meja hijau, maka akan menjadi polemik berkepanjangan dan perang urat syaraf di masyarakat. “Jika hal tersebut terus dibiarkan tanpa adanya penjelasan, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan,”katanya.

    Menurutnya, bila terjadi penyimpangan tindak pidana maka harus melalui proses hukum, antara lain dengan mengumpulkan keterangan sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ada tidaknya tindak pidana, imbuh Muliawan yang juga Ketua Yayasan Bina Bhakti Persada Perwakilan Kabupaten Kuningan, semua itu untuk memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan hukum.

Lebih lanjut Muliawan menegaskan, kinerja Kejaksaan Negeri secara internal diawasi oleh Asisten Jampidsus Kejati. Oleh karena itu, bukan merupakan kekeliruan apabila kejati memberikan suport dan petunjuk kepada setiap kejari dalam hal penanganan bansos bila terjadi indikasi penyimpangan. “Tidak berlebihan jika Kejari Cianjur perlu dicontoh oleh kejari di daerah lain di Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (deha)

menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Tahun 2010 Jabar Bebas Buta Aksara

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, (tengah)

menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat.

Tahun 2010 Jabar Bebas Buta Aksara

KUNINGAN (SJB),- BUPATI Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos dianugerahi penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang dinilai telah berjasa ikut serta dalam menyukseskan Program Pemberantasan Buta Aksara. Penghargaan diberikan sebagai Penggerak Percepatan Buta Aksara serta Percepatan Pengalokasian Anggaran PNFI.

    Selain Bupati Kuningan, penghargaan diberikan juga kepada para tokoh dan Kepala Daerah lainnya dalam rangkaian peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Provinsi Jawa Barat yang ke-44, berlangsung selama dua hari dari tanggal 21-22 Oktober bertempat di Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon. Dijelaskan Ahmad Heryawan,  target yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan baik bilamana didukung oleh seluruh komponen masyarakat melalui program-program pemberantasan buta aksara.

    Gubernur menghimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait didalamnya, khususnya kepada para tutor yang merupakan lini terdepan dari keberhasilan program-program pemberantasan buta aksara supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mewujudkan pendidikan keaksaraan sebagai gerakan pendidikan pemberdayaan masyarakat. “Diharapkan pada tahun 2010 daerah Provinsi Jawa Barat akan terbebas tuntas dari masalah buta aksara,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Wayudin Zarkasih, SH, menyatakan, sebanyak 326 ribu warga Jawa Barat masih mengalami buta aksara. Oleh karenanya, Pemprov Jawa Barat mentargetkan di tahun 2010 masalah buta aksara harus tuntas. Lebih lanjut, dikatakan untuk mewujudkan Jawa Barat Bebas buta aksara merupakan sesuatu hal yang mungkin dengan mudah dapat dicapai dengan keuletan serta kerjasama dari seluruh bidang-bidang yang terkait didalamnya.  

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI), lanjutnya, sebenarnya diperingati oleh UNESCO pada tanggal 8 september, peringatan ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan non formal yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan keaksaraan sebagai gerakan pendidikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dari 326 ribu warga di Jabar yang buta aksara, sekarang hanya tinggal 30 persen dari total penderita buta aksara sebelumnya.

Untuk mengentaskan angka buta aksara, pihaknya sudah melakukan sejumlah program, diantaranya dengan membentuk kelompok belajar di setiap daerah. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. “Mereka diberi bantuan dana sebesar Rp 8 juta, dari pemerintah pusat Rp 4,5 juta dan dari provinsi Rp 3,5 juta," katanya. Mereka ditargetkan sudah harus bisa membaca dan menulis selama kurun waktu satu bulan. Karena itu, Pemprov Jawa Barat optimis jika pada tahaun 2010 nanti akan terbebas dari buta aksara. Ditanya daerah mana  yang sudah terbebas dari buta aksara, Wahyudin menjelaskan, ada dua daerah yaitu Kota Cirebon dan Cimahi. (deha)

Dinkes Jabar Lakukan VCT

 

Tim Medis Dinkes Jabar melakukan VCT 
Dinkes Jabar Lakukan VCT

KUNINGAN (SJB),- UPAYA penanggulangan bahaya HIV/AIDS terus digulirkan pemerintah, baik pusat, Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seperti halnya kegiatan Voluntry Conseling and Testing disingkat VCT merupakan kegiatan pengambilan sampel darah dan pemeriksaan laboratorium disertai konseling pra dan pasca HIV.

    Demikian disampaikan Monev Global Found Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Anhar Hadian SKM, kepada Seputar Jabar di sela-sela kegiatan VCT bertempat di sekretariat BNK, Kabupaten Kuningan, belum lama ini. Dijelaskan, pelaksanaan VCT merupakan agenda Dinkes Provinsi Jabar untuk membantu Dinkes Kota/Kabupaten dalam upaya menanggulangi kasus HIV/AIDS.

    Tentang adanya perbedaan data administrasi penderita HIV/AIDS hasil pendataan lembaga peduli ADIS dan Komisi Penanggulangan ADIS (KPA) Provinsi Jabar, Anhar menyebutkan, laporan yang masuk ke KPA Provinsi Jabar berasal dari Rumah Sakit Umum. “Misalnya seorang pasien menderita penyakit diare yang tidak kunjung sembuh hingga bertahun-tahun, maka pasien tersebut diyakini telah tertular HIV/AIDS,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak RSU akan melaporkan kepada KPA Prov. Jabar tentang adanya temuan kasus HIV/AIDS. Sedangkan data yang diperoleh dari Lembaga Peduli AIDS berdasarkan pemetaan dan pendampingan secara langsung kepada para penderita HIV/AIDS. “Oleh karenanya data penderita HIV/AIDS di di Kabupaten Kuningan yang tercantum di KPA Provinsi Jabar tercatat berkisar 0,08 persen, sedangkan menurut Lembaga Peduli AIDS seperti Yayasan Maha Kasih mencapai puluhan,” terangnya.   

          
Anhar mengungkapkan, setiap hasil VCT akan diinformasikan kepada orang yang telah mengikuti test. Namun demikian, pemberian informasi tersebut dikemas dalam program konseling dan pendampingan agar orang tersebut sudah siap mental ketika diketahui terbukti menderita HIV positip. Konseling dan program dampingan tersebut dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan.. 

Kegiatan VCT yang dilakukan Dinkes Jabar di Kabupaten Kuningan sebelumnya bertempat di daerah Cilimus. Kegoiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kuningan, BNK Kab. Kuningan, Dinas Kesehatan Kab. Kuningan dan Yayasan Maha Kasih Kab. Kuningan. “Program VCT ini dilaksanakan di berbagai Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (deha)

DPRD Kuningan Sesalkan Kasus DAK

 

DPRD Kuningan Sesalkan Kasus DAK

KUNINGAN (SJB),- MENCUATNYA kasus Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan akhir-akhir ini, membuat geram berbagai kalangan. Diantaranya, para anggota DPRD Kab. Kuningan yang merasa prihatin atas kejadian yang dinilai sangat memalukan itu. Hingga saat ini, disinyalir terdapat 23 Surat Perintah (SP) fiktif.

    Kasus DAK Pendidikan terungkap setelah adanya temuan pemalsuan tandatangan dan stempel Kepala Sekolah yang dilakukan oleh oknum yang kemudian pelaku mengirimkan Surat Perintah ke perusahaan yang memproduksi baja ringan. Akibat ulah oknum tersebut, pihak sekolah merasa dirugikan. “Saya sangat mendukung upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah yang berani menolak barang tidak sesuai dengan pesanan,” ujar Wakil Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, SH, kepada Seputar Jabar di ruang kerjanya. Dia meminta kepada penegak hukum untuk segera memproses dan mengusut tuntas sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan.

Lebih lanjut Yudi menegaskan, program DAK adalah untuk membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Namun dirinya menyayangkan program tersebut dinodai oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Disamping itu, ada modus lain yang perlu pendalaman dari komisi D untuk segera memanggil dan mengadakan rapat kerja dengan dinas atau instansi terkait,” pintanya. 

Menurutnya, kasus DAK bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan setiap tahunnya selalu ada. Oleh karena itu dia meminta Pemkab Kuningan harus terus mengevaluasi, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari program dimaksud. Seperti halnya spesifikasi ukuran ketebalan baja ringan 0,8 – 1 mm untuk konstruksi atap bangunan sekolah. “Apakah Dinas Pendidikan sebagai leading sektor sudah melakukan pengawasan di lapangan ?,” tanya Yudi

Selain itu, imbuhnya, pihak sekolah dan komite sekolah maupun panitia pelaksana pembangunan harus diberi keleluasaan untuk menentukan perusahaan mana yang memproduksi baja ringan yang tentunya telah mendapat verifikasi atau lisensi dari Dinas Pendidikan, karena polanya adalah swakelola. Namun, hal itu masih dipandang rawan permainan, karena akan muncul oknum yang menggiring untuk menentukan perusahaan pemasok barang.

    Fenomena itu bukan rahasia umum lagi. Dan DPRD Kab. Kuningan banyak menemukan bukti di lapangan adanya perbedaan kualitas barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kebanyakan ketebalan baja ringan antara 6 – 7 mm dan hal itu akan berpengaruh terhadap harga satuan per meternya. “Karena dengan selisih ketebalan baja ringan akan berdampak kepada kualitas konstruksi bangunan,” pungkasnya. (deha)

Mantan Anggota Dewan Lapor KPK

Mantan Anggota Dewan Lapor KPK

KUNINGAN (SJB).- MANTAN anggota DPRD Kuningan Periode 2004-20009 Mumung Somantri berniat akan melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Pemkab Kuningan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut terkait pengunaan anggaran sebesar 2 milyar yang bersumber dari APBD TA 2006 untuk pembuatan Master Plan Kuningan 2030.

Dijelaskan, ketika dirinya menjabat sebagai anggota DPRD pada Periode 2004-2009, persoalan Master Plan belum ada kejelasan. Bahkan pihak legislatif belum menyetujui untuk disahkan menjadi Peratruran Daerah atau perda, karena menunggu persetujuan dari Mendagri. Mumung yang merupakan mantan anggota Fraksi Partai Golkar menerangkan, Master Plan Kuningan 2030 yang diusulkan eksekutif masih banyak kekurangannya.

Menurutnya, dalam Master Plan tidak ada blue print, akurasi data dan substansi yang didukung oleh hasil kajian ilmiah maupun empiris. Oleh karena itu, lanjut dia, DPRD Kab. Kuningan ketika itu tidak akan menyetujui Master Plan yang asal-asalan karena menyangkut masa depan pembangunan Kabupaten Kuningan. “Master Plan harus sistematis dan jangan tumpang tindih dengan program pembangunan yang sudah tercantum dalam musrenbang,” katanya.

Dikatakan, biaya pembuatan Master Plan sangat besar yaitu mencapai 2 milyar yang diambil dari anggaran Tahun 2006. Oleh karena itu, dirinya merasa geram apabila Master Plan Kuningan 2030 yang seharusnya menjadi program Kuningan Visioner dikerjakan kurang profesional dan asal jadi. Ditanya apa yang akan dilakukannya jika  eksekutif tidak ada good Will dalam menyelesaikan Master Plan, secara eksplisit Mumung menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dia akan mengajukan proses tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Bila perlu, saya akan membawa persoalan ini ke KPK,” tandasnya. (deha)