KUNINGAN.- Terkait pemberitaan di Media Online CIREMAIPOST.com, Rabu (4/4) berjudul Kepala Bappeda Dibidik Sekda Pemrov Cirebon, ternyata dibantah keras oleh Kepala Bappeda Kuningan, Dian Rahmat Yanuar. Dalam klarifikasi melalui telepon selularnya, (5/4) ia mengaku tidak pernah dihubungi P3C apalagi diberitahu namanya dicatat sebagai calon Sekda Pemprov Cirebon.
“Saya merasa kaget setelah membaca berita itu. Dan perlu diinformasikan, saat ini saya sudah dipanggil Pak Sekda Kuningan untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya kembali menegaskan bahwa saya tidak pernah diberitahu oleh P3C, terutama pencantuman nama sebagai calon Sekda Pemprov Cirebon yang sesungguhnya hanyalah ‘tulis tonggong’ (tanpa sepengetahuannya, red),” katanya.
Menurut Dian, persoalan pencantuman nama-nama pejabat di Kabupaten Kuningan yang dilakukan P3C sudah diclearkan. Bahkan ketua P3C sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Sekda Kuningan. “Dalam pikiran saya tidak terlintaspun ambisi untuk menjadi Sekda Pemprov Cirebon. Masih banyak pekerjaan dan tugas-tugas di Bappeda Kuningan yang harus segera diselesaikan, karena hal itu merupakan prioritas utama sebagai pejabat untuk menjalankan amanah negara,” katanya.
Seperti diberitakan Media Online CIREMAIPOST.com, rencana pembentukan Provinsi Cirebon setelah terbitnya keputusan DPRD Kuningan Nomor : 172/KPTS.01-DPRD/2012 tanggal 27 Maret 2012 Tentang Persetujuan Terhadap Aspirasi Rencana Pembentukan Provinsi Cirebon yang menimbulkan pro kontra masyarakat Kabupaten Kuningan, kini beredar informasi di kalangan LSM dan wartawan bahwa calon Sekda Pemprov Cirebon merupakan pejabat eselon II dari Kabupaten kuningan.
“Calon Sekda Pemprov Cirebon merupakan Kepala BAPPEDA Kuningan, yakni Dian Rahmat Yanuar. Informasi itu bukan hal yang baru dan sudah menjadi konsumsi publik karena tercantum dalam komposisi calon para pejabat di Pemprov Cirebon yang disusun P3C,” ujar Ketua F-Tekad, Sujarwo.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kuningan, ketika hendak dikonfirmasi tidak dapat ditemui. Menurut stafnya, mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan tersebut sedang ke luar. “Bapak sedang ke luar,” katanya singkat.
Terpisah, anggota DPRD Kuningan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sejak awal dirinya sudah memprediksi rencana pembentukan Provinsi Cirebon sarat dengan politis. “Saya juga pernah mendengar informasi itu dan hal itu sangat mencederai tujuan murni para penggagas. Selain itu pula pembentukan provinsi baru belum tentu bisa menjamin kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik,” katanya.
Ia menyayangkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang menolak pembentukan Provinsi Cirebon tidak dilakukan secara terang-terangan. “Aksi demo ke DPRD Kuningan hanya dilakukan oleh yang pro pembentukan Provinsi Cirebon, sedangkan yang menolak diam saja. Sekarang DPRD sudah mengeluarkan SK, eh penolakan tersebut baru muncul dan kenapa tidak mencuat seperti halnya yang mendukung Provinsi Cirebon,” katanya. (deha)
“Calon Sekda Pemprov Cirebon merupakan Kepala BAPPEDA Kuningan, yakni Dian Rahmat Yanuar. Informasi itu bukan hal yang baru dan sudah menjadi konsumsi publik karena tercantum dalam komposisi calon para pejabat di Pemprov Cirebon yang disusun P3C,” ujar Ketua F-Tekad, Sujarwo.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kuningan, ketika hendak dikonfirmasi tidak dapat ditemui. Menurut stafnya, mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan tersebut sedang ke luar. “Bapak sedang ke luar,” katanya singkat.
Terpisah, anggota DPRD Kuningan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sejak awal dirinya sudah memprediksi rencana pembentukan Provinsi Cirebon sarat dengan politis. “Saya juga pernah mendengar informasi itu dan hal itu sangat mencederai tujuan murni para penggagas. Selain itu pula pembentukan provinsi baru belum tentu bisa menjamin kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik,” katanya.
Ia menyayangkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang menolak pembentukan Provinsi Cirebon tidak dilakukan secara terang-terangan. “Aksi demo ke DPRD Kuningan hanya dilakukan oleh yang pro pembentukan Provinsi Cirebon, sedangkan yang menolak diam saja. Sekarang DPRD sudah mengeluarkan SK, eh penolakan tersebut baru muncul dan kenapa tidak mencuat seperti halnya yang mendukung Provinsi Cirebon,” katanya. (deha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar