KUNINGAN.- Ketua Forum Telaah Kinerja dan Kebijakan Daerah (F-Tekkad), Sujarwo, berpendapat, dana hibah dalam RAPBD 2012 harus ditinjau ulang karena tidak sesuai harapan.“TAPD dan Banggar DPRD Kuningan tidak adil ketika menyusun anggaran, jadi kami menolak RAPBD 2012,” katanya (1/12).
Menurutnya, pos anggaran dana hibah dalam RAPBD 2012 dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi negatif dari berbagai kalangan. Dicontohkan, dana hibah untuk Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) hanya Rp. 2,5 juta. Sedangkan TP PKK Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 1,132 miliar.
Besarnya bantuan yang akan diberikan kepada TP PKK, menjadi keprihatinan masyarakat kuningan non PNS. Apa yang akan dilakukan ibu-ibu PKK dengan anggaran sebesar itu. Badan Anggaran DPRD Kuningan seharusnya jeli dalam mengkaji RAPBD 2012, kalau tidak ingin digugat masyarakat.
Contoh lainnya, dana hibah untuk DPK Korpri mencapi Rp. 500 juta. Padahal setiap bulannya ada iuran wajib anggota. “Apakah karena Ketua DPK Korpri adalah Kepala Bapeda Kuningan yang mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan anggaran karena kapasitasnya sebagai TAPD atau bagaimana ?,” tandasnya.
Mang Ewo, panggilan akrabnya, menyatakan, TAPD dan Banggar DPRD Kuningan dinilai tidak punya ‘sense of belonging’. Perbedaan alokasi anggaran dana hibah dalam RAPBD 2012 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan. “Maka atas dasar pemikiran itu, F-Tekkad menolak RAPBD 2012 karena masih banyak pihak yang lebih membutuhkan dana bantuan tersebut,” pungkasnya (sumber Ciremaipost.com)
Menurutnya, pos anggaran dana hibah dalam RAPBD 2012 dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi negatif dari berbagai kalangan. Dicontohkan, dana hibah untuk Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) hanya Rp. 2,5 juta. Sedangkan TP PKK Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 1,132 miliar.
Besarnya bantuan yang akan diberikan kepada TP PKK, menjadi keprihatinan masyarakat kuningan non PNS. Apa yang akan dilakukan ibu-ibu PKK dengan anggaran sebesar itu. Badan Anggaran DPRD Kuningan seharusnya jeli dalam mengkaji RAPBD 2012, kalau tidak ingin digugat masyarakat.
Contoh lainnya, dana hibah untuk DPK Korpri mencapi Rp. 500 juta. Padahal setiap bulannya ada iuran wajib anggota. “Apakah karena Ketua DPK Korpri adalah Kepala Bapeda Kuningan yang mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan anggaran karena kapasitasnya sebagai TAPD atau bagaimana ?,” tandasnya.
Mang Ewo, panggilan akrabnya, menyatakan, TAPD dan Banggar DPRD Kuningan dinilai tidak punya ‘sense of belonging’. Perbedaan alokasi anggaran dana hibah dalam RAPBD 2012 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan. “Maka atas dasar pemikiran itu, F-Tekkad menolak RAPBD 2012 karena masih banyak pihak yang lebih membutuhkan dana bantuan tersebut,” pungkasnya (sumber Ciremaipost.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar