KUNINGAN (CP),- Fraksi PKS DPRD Kuningan menilai RAPBD 2012 tetap tidak pro rakyat. Pemerintah Daerah belum maksimal dan seberapa besar kontribusi langsung kebijakan APBD kita terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Hj. Kokom Komariaholeh, usai Pandangan Umum RAPBD. (28/11)
F-PKS mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah terhadap master plan pembangunan kabupaten kuningan hingga 2025 (termasuk terhadap visi misi 2008-2013) khususnya terhadap sektor pertanian.
Berdasarkan master plan Pemkab Kuningan, sektor pertanian direncanakan menjadi leading sector. Sehingga kedepan agrobisnis dan agroindustri akan lebih dikembangkan, ternyata anggaran pembangunan disektor pertanian proporsinya masih kecil sekali.
Dalam beberapa tahun terakhir, belanja langsung untuk program-program di bidang pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan hanya 3-4% saja dari total belanja langsung APBD. “Dalam RAPBD 2012 kondisinya jauh lebih memprihatinkan dimana DP3 hanya dapat 2,27%, Dinas Hutbun 0,76% dan BP4K hanya 0,46% dari total belanja langsung,” ujarnya.
Selain itu, terkait visi dan misi pembangunan, setidaknya ada tiga kata kunci yang menjadi andalan, fokus, sekaligus target dan sasaran pembangunan kuningan, yaitu pertanian, pariwisata dan keagamaan. Namun berdasarkan KUA/PPAS APBD TA 2012 ternyata terlihat kurang mendapatkan fokus dan perhatian baik dari segi prioritas pembangunan, maupun kebijakan penganggaran.
Ditemukan pula terkait pengembangan sektor UMKM dan pemberdayaan koprasi serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah masyarakat yang dikelola dinas koprasi dan UKM, ternyata belanja langsung hanya teralokasi sebesar 0,71%. Hal tersebut sangat kontras dengan megahnya bangunan kantor dinas tersebut. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar