Rana : Ketidakhadiran F-PKS & F-Reformasi Dinilai Abstraktif

KUNINGAN (SJB).- POLITISI PDIP yang merupakan Ketua Komisi C DPRD Kuningan, menyatakan, ketidakhadiran Fraksi PKS dan Reformasi dalam Rapat Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kuningan (8/7), menimbulkan abstraksi atau halusinasi informasi.

            Dijelaskan, ketidakhadiran dua fraksi tersebut sudah kali kedua, yaitu ketika dilangsungkannya  Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD TA 2010. (4/7). 
              “Ketidakhadiran dua fraksi pada Rapat Paripurna sekarang ini tanpa alasan yang jelas karena tidak ada pemberitahuan secara resmi, apakah sedang menghadiri ulang tahun atau pesta atau pernikahan dan lain sebagainya, yang jelas masih abstrak,” katanya.

            Sesungguhnya, ketidakhadiran dua fraksi dimaksud, masih abstrak. Bisa sikap politik, bisa juga karena ‘keperluan keluarga’. Biasanya jika anggota legislatif tidak menyetujui terhadap kebijakan atau keputusan rapat, dilakukan dengan cara Walk Out (WO). Namun sebelumnya, menghadiri dulu atau menandatangani absensi kehadiran, setelah itu WO. “
           Seperti halnya Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ketika Rapat Paripurna tentang PNPM 2010, karena belum menerima penjelasan resmi, maka kedua fraksi itu WO dan sikap tersebut adalah sikap politisi elegan,” katanya.

            Menyikapi pertanyaan CP, seandainya Fraksi PDIP melakukan hal yang sama dengan F-PKS dan Reformasi, Rana menyebutkan, anggota legislatif harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Paling tidak, kepada konstituennya yang telah memilihnya menjadi anggota DPRD Kuningan pada pemilu lalu.

“Alangkah lebih elegannya jika F-PKS dan Reformasi berinisiatif mengajak musyawarah kepada fraksi lainnya untuk membicarakan dan mendorong ke pimpinan agar LHP dari BPK segera dipercepat, bukan malah menghindari Rapat Paripurna,” katanya. (deha)