KUNINGAN (SJB).- SIMPANGSIUR informasi mengenai kepergian Bupati dan Pimpinan DPRD Kuningan ke Bali, terjawab sudah. Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH bersama Wakil Ketua, H. Yudi Budiana, SH, kepada Seputar Jabar memberikan penjelasan.
Dijelaskan Acep, jumat sore (7/7), ia menerima undangan dari Bupati Badung, Prov. Bali, yang ditujukan kepada Bupati Kuningan dan pimpinan DPRD untuk menghadiri acara persiapan kegiatan APKASI. “Kami diterima Bupati dan Ketua DPRD serta Ketua Bappeda Kab. Badung secara resmi,” katanya.
Kunjungannya ke Kab. Badung, bukan hanya menghadiri acara seremonial semata, tapi dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, karena saat ini Kab. Badung sedang mempersiapkan diri menuju Kabupaten Mandiri. Kab. Badung merupakan pemekaran dari Kota Denpasar dan peningkatan PADnya sangat bagus, sehingga mampu memberikan kontribusi kepada daerah induknya (Denpasar, red) bahkan ke provinsi.
Dijelaskan, target PAD Kab. Badung di tahun 2011 menembus angka lebih dari 1 triliun rupiah dan 80% dihasilkan dari sektor parawisata. Sehingga Pimpinan DPRD Kuningan merasa tertarik dengan kiat-kiat dan program yang dilakukan Pemda Badung.
Oleh karenanya, keberangkatannya ke Bali bukan piknik tapi melaksanakan tugas kenegaraan. “Kami membahas konsep pembangunan yang nantinya diharapkan bisa diimplementasikan bagi kemajuan dan peningkatan Kabupaten Kuningan,” katanya. Paling tidak, bisa dijadikan acuan dalam RPJP Kab. Kuningan 2025.
Di Kab. Badung terdapat 91 hotel berbintang dan 800 hotel melati. Kendati PAD terbesar dari sektor parawisata, namun kearifan lokalnya cukup tinggi. Kab. Badung telah menerapkan Kawasan Pemerintahan Terpadu yang menempati lahan seluas 40 hektare, sehingga koordinasi antar SKPD lebih mudah dan penataan lingkungan lebih terarah serta menunjang pelayanan publik lebih optimal.
Sementara itu, secara eskplisit Yudi menambahkan, peningkatan IPM Kab. Badung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi, layak dicontoh Kabupaten Kuningan. “Disana pelayanan puskesmas gratis,” katanya. Termasuk program kabupaten konservasi yang sudah direalisasikan dan bisa dilihat hasilnya.
Menyikapi LHP BPK, Yudi menerangkan, DPRD Kab. Badung juga belum menerima LHP BPK dari Perwakilan Prov. Bali, namun hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan DPRD Kab. Badung sudah mensahkan Perda LPJ Pelaksanaan APBD TA 2010 dan sekarang sedang membahas APBD Perubahan 2011 dan RAPBD 2012. (deha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar